Rabu, November 18, 2026

Ombudsman Angkat Bicara, Singgung Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Kasus Hery Susanto

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Ombudsman RI angkat bicara menyikapi kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto

Ombudsman menyinggung pentingnya asas praduga tak bersalah dan tetap berkomitmen menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam pernyataan resminya, Ombudsman menjelaskan, perkara yang dihadapi Hery merupakan peristiwa yang terjadi pada periode sebelumnya, yakni 2021–2026.

Pimpinan Ombudsman periode 2026–2031 juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Baca Juga :  Akui Video Viral di Ponpes Al Zaytun, Kasus Panji Gumilang Naik Penyidikan

“Kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi,” demikian pernyataan resmi Ombudsman, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ombudsman menegaskan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Lembaga tersebut juga menyatakan akan bersikap kooperatif dalam setiap tahapan proses hukum.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan akan kooperatif,” lanjut pernyataan itu.

Baca Juga :  DPR Desak Pelaku Pembubaran Retret Pelajar di Sukabumi Dijerat Pidana, Mediasi-Damai Tak Cukup

Lebih lanjut, Ombudsman memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut.

Karena itu, Ombudsman menekankan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ombudsman.

Di sisi lain, untuk menjaga keberlangsungan tugas kelembagaan, Ombudsman memastikan bahwa langkah-langkah internal telah disiapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga :  Usai Dilaporkan ke Polisi, Manajer Cabul Perusahaan Kosmetik di Cikarang Sempat Hubungi Korbannya

Mereka juga menjamin bahwa fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh proses hukum yang tengah berlangsung.

“Integritas dalam menjalankan tugas pengawasan akan terus kami jaga guna mempertahankan kepercayaan publik, ” tulis keterangan.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...