Rabu, November 18, 2026

Peras Anggota DPR Rp 300 Juta, Empat KPK Gadungan Ditangkap di Jakbar

WIB

Aliansi.co, Jakarta-Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polda Metro Jaya menangkap empat orang terduga pelaku pemerasan yang menyasar anggota DPR RI.

Para pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Barat usai melakukan pemerasan sebesar Rp 300 juta dengan modus mengaku sebagai pegawai KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para pelaku menggunakan modus mengaku sebagai utusan pimpinan KPK untuk meminta sejumlah uang kepada korban.

“Para terduga ini mengaku dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK dengan modus sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga :  Sosok Dua Terduga Pelaku Mutilasi dalam Freezer, Terungkap Usai Kabur ke Majalengka

Menurut dia, praktik pemerasan tersebut diduga bukan kali pertama dilakukan.

Para pelaku disebut telah berulang kali menjalankan modus serupa terhadap target lainnya.

Dalam penindakan tersebut, tim gabungan turut mengamankan barang bukti berupa uang asing senilai 17.400 dolar Amerika Serikat.

Setelah ditangkap, keempat terduga pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Kegiatan ini juga mengamankan barang bukti dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD 17.400,” kata Budi.

Baca Juga :  Korupsi Proyek Rel Kereta Api, KPK Tangkap 25 Orang dari Tiga Provinsi

KPK mengimbau seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD serta masyarakat luas agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

Budi menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi.

Selain itu, pegawai KPK dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun.

Ia juga menekankan bahwa KPK tidak pernah menunjuk pihak luar sebagai perwakilan resmi, termasuk organisasi, konsultan, maupun pengacara yang mengatasnamakan KPK.

“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan resmi KPK,” ujarnya.

Baca Juga :  Pakai Kaos 'Reformasi Dikorupsi' ke Polda Metro Jaya, Saut Situmorang Jadi Saksi Ahli UU KPK

Lebih lanjut, KPK memastikan tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di daerah. Seluruh informasi resmi hanya dapat diakses melalui situs resmi KPK.

KPK juga mengingatkan bahwa seluruh materi sosialisasi antikorupsi yang dikeluarkan lembaga tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum atau KPK apabila menemukan praktik serupa. Laporan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...