Aliansi.co,Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh rumah sakit di Jakarta memperkuat upaya penemuan kasus, penanganan, hingga kesinambungan pengobatan tuberkulosis (TBC).
Ia menegaskan, kebijakan eliminasi TBC harus terus berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Ibu Kota.
“Eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” kata Pramono saat menghadiri kegiatan Hospital Leadership for Tuberculosis (TB) Elimination di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pramono mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam meningkatkan penemuan dan penanganan kasus TBC.
Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar target eliminasi TBC tidak berhenti sebatas komitmen.
Menurut Pramono, tingginya mobilitas penduduk Jakarta dan kawasan metropolitan sekitarnya membutuhkan sistem penanganan TBC yang terintegrasi.
Karena itu, koordinasi antarfasilitas kesehatan dan berbagai unsur terkait perlu terus diperkuat, mulai dari rumah sakit pemerintah dan swasta, TNI-Polri, puskesmas, hingga masyarakat.
“Jakarta memiliki 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Saya minta seluruh jaringan fasilitas kesehatan ini dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, meningkatkan penemuan kasus, dan pastikan pasien memperoleh pengobatan yang berkesinambungan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tidak boleh dibatasi oleh kepemilikan KTP Jakarta.
Menurutnya, penanganan penyakit menular seperti TBC membutuhkan kerja sama lintas wilayah, mengingat mobilitas masyarakat tidak terbatas pada administrasi pemerintahan.
Selain mengoptimalkan fasilitas kesehatan, Pramono mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperluas edukasi dan menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan TBC.
Kader PKK, Dasawisma, dan unsur masyarakat di tingkat lingkungan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut.
“Optimalkan peran Pasukan Putih untuk mendukung upaya kesehatan berbasis komunitas, sesuai tugas dan kewenangannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Menurut Benjamin, peningkatan penemuan kasus harus diikuti dengan penanganan yang tepat serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
Pertemuan bersama para direktur rumah sakit tersebut menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan menuju 2027.
“Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit untuk mencari hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan menyusunnya agar program pada 2027 lebih baik,” ujar Benjamin.