Dengan kondisi rugi ini, ia pun meminta Heru Budi Hartono harus segera mengambil bersikap.
Ia menyarankan agar Heru Budi segera merintahkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kinerja PT. Jakpro oleh auditor independen, seperti PricewaterhouseCoopers (PwC).
“Audit total harus dilakukan dari awal atau audit baru dengan melibatkan unsur masyarakat Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya adalah agar lebih transparan dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat,” kata SGY, sapaannya.
Tujuan pemerikasaan itu, diungkapkan SGY, agar ada pihak yang bertanggung jawab dengan kerugian tersebut.
Jika hasil audit menunjukkan bahwa kerugian tersebut terjadi karena kesalahan tim manajemen, pelakunya harus segera ditindak tegas.
“Jika diperlukan, Pj Gubernur Heru Budi dapat melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
“Namun sebaliknya, jika hasil audit total clear, Heru Budi dapat menyampaikannya kepada publik. Bagian yang juga penting adalah, perlu membuka secara transparan hasil audit total itu kepada publik,” tambahnya.
Dia mengatakan hasil audit juga bisa menjadi dasar keputusan yang mencakup pergantian atau pemberhentian dewan direksi dan komisaris termasuk karyawan PT Jakpro dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
Jika Heru Budi tidak melakukan audit total baru, lanjutnya, DPRD DKI Jakarta sebaiknya cepat bersikap.
Dengan melibatkan masyarakat Jakarta, DPRD bisa membentuk tim khusus untuk membahas masalah rugi usaha BUMD PT Jakpro yang mencapai Rp 1,4 triliun ini.
