Aliansi.co, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti proyek pembangunan penambahan jalan di Jakarta yang dinilai tidak lagi efektif sebagai solusi utama mengatasi kemacetan.
Ia menegaskan, keterbatasan lahan membuat pemerintah daerah harus mengubah pendekatan pembangunan transportasi di Ibu Kota.
“Kami tidak bisa terus-menerus menambah jalan karena keterbatasan lahan. Karena itu, penguatan transportasi publik menjadi strategi utama untuk mengurai kemacetan,” ujar Rano Karno saat Safari Ramadan di kawsan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2026).
Menurut Rano, pola pembangunan yang bertumpu pada perluasan jalan memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang maupun dampak jangka panjang.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta kini lebih fokus memperluas konektivitas angkutan umum melalui pengembangan Transjabodetabek dan integrasi antarmoda.
Rano menyebut, penguatan transportasi publik menjadi langkah strategis untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan mobilitas warga secara lebih efisien.
Ia menambahkan, tahun anggaran berjalan menjadi momentum penguatan berbagai program prioritas, terutama yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tahun ini adalah tahun penguatan program. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata dia.
Selain itu, lanjut Rano, Pemprov DKI juga tetap menganggarkan subsidi transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok rentan.
“Subsidi transportasi umum kami anggarkan cukup besar setiap tahun. Ini adalah komitmen kami agar akses mobilitas warga tetap terjangkau dan inklusif,” kata Rano.
Selain kemacetan, Rano mengakui masih ada dua persoalan besar lain yang menjadi tantangan Jakarta, yakni banjir dan kemiskinan kota.
Ketiga isu tersebut, menurutnya, menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
“Jakarta punya tiga persoalan besar, yaitu banjir, kemacetan, dan kemiskinan kota. Karena itu, seluruh strategi pembangunan kami arahkan untuk menjawab tiga tantangan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan,” jelasnya.
Terkait penanganan banjir, Pemprov DKI akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung serta penataan kawasan bantaran sungai.
Rano menegaskan, proses pembebasan lahan dan relokasi warga dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Normalisasi sungai harus dilanjutkan agar fungsi aliran air kembali optimal. Kami ingin penataan ini berjalan tertib, adil, dan memberikan solusi hunian yang lebih layak bagi masyarakat,” tandasnya.