Rabu, November 18, 2026

Rapat bersama KPU dan Bawaslu, Satpol PP Bahas Aturan Kampanye hingga Pemasangan Alat Peraga

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri 200 peserta yang terdiri dari Subankesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kasatpol PP Kecamatan, Kasatpol PP Kelurahan, KPU Kota Jakarta Selatan.

Selain itu, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Jakarta Selatan, Bawaslu beserta Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Selatan.

Kasatpol PP, Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti mengungkapkan rapat kordinasi Pemilu 2024 membahas Sosialisasi Peraturan Kampanye Pemilihan Umum.

Baca Juga :  PSI Ajukan 580 Bacaleg DPR, Target Raih 15 Juta Suara Pemilu 2024

Selain itu, sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga.

Dalam kesempatan tersebut, Nanto mengharapkan terjalinnya sinergi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu dengan seluruh aparat pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa Satpol PP bukan selaku penyelenggara Pemilu, namun Satpol PP harus bisa memastikan bahwa rangkaian pemilu tahun 2024, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Nanto saat rapat di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga :  TNI Keluarkan 11 Larangan Prajurit di Pemilu 2024, Cak Imin: Jangan Cuma Petinggi yang Netral

Lebih lanjut ditegaskannya, Satpol PP Jakarta Selatan mendukung penuh pelaksanaan tugas-tugas KPU dan Panwaslu, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum.

“Saya menekankan kepada seluruh jajaran untuk tidak melakukan penurunan alat peraga kampanye secara inisiatif dan tanpa pendampingan dari Panwaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum,” ungkapnya.

Baca Juga :  30 PNS Pemkot Jaksel Siap-siap Pensiun, Satu Orang Terima SK Janda

Ditemui bersamaan, Kepala Seksi Tramtibum Kota Administrasi Jakarta Selatan, Aji Kumala memaparkan tugas dan fungsi Satpol PP dalam pesta demokrasi 2024.

Di antaranya melaksanakan keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2023, di antaranya larangan pemasangan alat peraga kampanye di sejumlah lokasi wilayah DKI Jakarta.

“Hasil pantauan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap Aji.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...