Aliansi.co, Jakarta- Warga Jakarta harap bersabar untuk menunggu program sekolah swasta dan negeri yang gratis dari biaya.
Sebabnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta tengah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, revisi Perda tersebut bertujuan agar program sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta dapat terealisasi pada tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang.
“Untuk memperlancar pelaksanaan sekolah gratis di bulan Juli 2025, kita akan segera menuntaskan Perda revisi dari pendidikan kita,” kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/11/2024).
Dia mengatakan, saat ini DPRD DKI Jakarta masig menggelar rapat kerja komisi-komisi dalam rangka pembahasan dan pendalaman Ranperda tentang APBD 2025.
Termasuk di antaranya membahas program-program prioritas.
Seperti persoalan banjir, kemacetan, kesehatan, dan pendidikan. Nantinya, DPRD DKI Jakarta dapat mengawasi APBD DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp91,14 triliun benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Jakarta.
“Harus memastikan anggaran yang hari ini terbesar sepanjang sejarah Jakarta berdampak kepada masyarakat, pelayanan masyarakat yang lebih besar saya harus memastikan itu,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pihaknya masih menunggu proses perampungan administrasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dia berharap program sekolah gratis tersebut diterapkan pada tahun 2025.
“Sehingga sudah bisa selesai administrasinya tahun 2025 dan mulai tahun 2025 sudah bisa mulai sekolah gratis,” tandsnya.