Rabu, November 18, 2026

Tim BPKP DKI Jakarta Sambangi Kantor Wali Kota Jaksel, Ada Apa?

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menyambangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Kedatangan tim auditor keuangan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Laila Saphira Murni, di Ruang Rapat Dirgantara Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Tampak hadir dalam kunjungan tersebut di antaranya tim pengendali peknis, bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang anggaran pembangunan BPKP DKI Jakarta, serta perwakilan Badan Pengelola Keuangan Daerah ((BKD) Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga :  DPRD Ungkap PT Jakpro Minta Modal Lagi Rp 250 Miliar, Buat Apa?

Laila Saphira Murni mengatakan, kedatangan tim BPKP dalam rangka kunjungan lapangan pengawasan atas Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 pada kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Ada 65 Kelurahan di Jakarta Selatan menjadi sampling dari pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan pelaksanaan DAU,” kata Laila dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, Laila, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan dokumen ini pihak kelurahan menyampaikan dokumen softcopy yang diupload kedalam https://bit.ly/DataKelurahan_DAU.

Baca Juga :  Bertemu Delegasi Lemhanas, DPRD DKI Pastikan Jakarta Kota yang Aman

Selain itu, BPKP juga meminta dokumen hardcopy DAU pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

“Tim BPKP akan melakukan peninjauan lapangan selama dua hari ini. Ada enam kelurahan yang ditinjau tim BPKP, di antaranya Kelurahan Ragunan, Cilandak Timur, Duren Tiga, Grogol Selatan, Srengseng Sawah dan Kelurahan Karet kuningan” ucapnya.

Sementara itu Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Multazamah mengatakan, kedatangan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek dokumen dan akan memeriksa dana transfer khusus DAU sebagai sampling dari Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga :  Wali Kota Jaksel Dorong Pelayanan Optimal usai Cuti Lebaran

“Jadi nanti tim akan meminta dokumen-dokumen tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan selama dua tahun ini, karena seperti diketahui bahwa DAU itu tujuannya untuk pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

 

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...