Aliansi.co, Jakarta- Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan M Anwar mengingatkan seluruh jajarannya agar usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak terjadi tumpang tindih antar instansi.
Anwar menekankan pentingnya ketelitian dalam proses penginputan usulan agar tidak terjadi kesalahan tujuan maupun pembagian tugas antara unit kerja perangkat daerah (UKPD).
Hal tersebut disampaikan Anwar saat membuka Sidang Pleno Rangkaian Musrenbang Tingkat Kecamatan di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
“Salah satu perhatian utama saya adalah ketelitian dalam penginputan data. Jangan sampai terjadi kesalahan teknis, misalnya tumpang tindih antara tugas Bina Marga dan SDA,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, ketidaktepatan penginputan kerap membuat UKPD ragu untuk menindaklanjuti usulan karena dasar hukum yang berbeda.
Padahal, di sisi lain, warga terus menuntut agar aspirasi mereka segera direalisasikan.
“Ketidaktepatan penginputan sering kali membuat UKPD ragu untuk bertindak karena dasar hukum yang berbeda, sementara warga terus menuntut realisasi,” kata Anwar.
Selain itu, Anwar juga menginstruksikan para pejabat teknis untuk hadir langsung saat pelaksanaan survei lapangan.
Menurut dia, kehadiran pejabat terkait penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan volume maupun lokasi kegiatan.
“Pastikan satuan, lokasi, dan urgensi kegiatan sesuai dengan perencanaan awal. Karena Musrenbang ini harus sejalan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menetapkan delapan isu strategis pembangunan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Bina Program dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kasubanppeda) Jakarta Selatan, Hera Lidiawati, menyampaikan perkembangan penginputan usulan Musrenbang.
Hera menjelaskan, berdasarkan data hingga 17 Januari 2026, sebanyak 571 RW dari total 575 RW di Jakarta Selatan telah menginput aspirasi warga.
“Total terdapat 2.535 usulan yang terdiri dari 2.137 usulan fisik dan 398 usulan barang yang diajukan oleh masing-masing RW kepada UKPD terkait,” kata Hera.
Ia menambahkan, usulan terbanyak masih didominasi oleh bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).
“Kalau melihat usulannya, Bina Marga dan SDA tetap menjadi yang terbanyak dalam pelaksanaan Musrenbang. Di Jakarta Selatan sendiri, untuk Bina Marga ada 860 usulan, sementara SDA sebanyak 680 usulan,” ujarnya.
Hera pun meminta para camat dan lurah untuk memaksimalkan pelaksanaan Musrenbang di wilayah masing-masing, khususnya dalam menentukan usulan prioritas yang harus segera ditangani.
“Saya harap semua ikut bersama-sama menyukseskan Musrenbang tahun ini, terlebih Jakarta menuju kota global yang sarat akan pembangunan kotanya,” tandas Hera.