Rabu, November 18, 2026

Disinggung KPK, Pramono Catat Kasus Korupsi Lama di Pemprov DKI Jakarta, Apa Saja? 

WIB

Aliansi.co, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, dan jajaran terkait untuk membahas pencegahan korupsi di wilayah Jakarta.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK menyinggung sejumlah kasus korupsi lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang belum tuntas.

“Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan,” ujar Pramono kepada wartawan usai pertemuan dengan pimpinan KPK, dikutip Selasa (25/3/2025).

Baca Juga :  Truk Viral Buang Tinja Sembarangan di Jakarta Timur Ditangkap, Ini Pemiliknya

Pramono menegaskan bahwa sejumlah kasus korupsi tersebut terjadi pada era Gubernur Jakarta sebelumnya.

Pramono mengaku siap membantu KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi lama tersebut.

“Dan beberapa hal yang diingatkan, memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” ucapnya.

Namun, Pramono enggan mengungkap kasus korupsi apa saja yang akan dibongkar KPK.

Baca Juga :  Tidak Terima Orang Titipan, Pramono Instruksikan Pejabat Tinggi DKI Kerja Profesional

“Ya kalau itu bersifat tertutup ya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa, menambahkan bahwa salah satu sorotan pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut adalah perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta agar tidak kembali terjadi kasus korupsi.

“Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa,” ucap Cahya.

Baca Juga :  Inspektorat Edukasi Gerakan Anti Korupsi ke Pelajar, Singgung Bullying hingga Judi Online

Selain itu, Cahya menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun.

“Kira-kira seperti itu dari pembinaan KPK tadi juga menyampaikan, termasuk juga optimalisasi pendapatan daerah untuk terus ditingkatkan, sekaligus juga untuk efisiensi dari anggaran DKI yang sudah sangat besar ini,” katanya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...