Rabu, November 18, 2026

Penyegelan Proyek Pembangunan Tanpa PBG di Pondok Indah, Begini Ultimatum Citata

WIB

Aliansi.co, Jakarta – Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan melakukan penyegelan terhadap kegiatan pembangunan di Jalan Metro Pondok Indah TA 10 No. 29, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Langkah tegas itu diambil karena proyek tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah DKI Jakarta.

“Sudah kami segel agar kegiatan pembangunan dihentikan,” ujar Kepala Seksi Suku Dinas Citata Kecamatan Kebayoran Lama, Bonar Ambarita, saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Baca Juga :  Sederet Pelanggaran Berat di TPST Bantargebang yang Bikin Mantan Kadis LH DKI Tersangka

Bonar menjelaskan, penyegelan dilakukan pada Selasa (4/11/2025) setelah pihaknya memberikan surat peringatan (SP) pertama hingga ketiga, agar kegiatan pembangunan dihentikan.

Namun, SP tersebut tidak diindahkan oleh pihak pelaksana proyek pembangunan.

“Ini merupakan tindak lanjut dari langkah administrasi sebelumnya. Karena tidak ada respon, kami lakukan penyegelan sesuai prosedur,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan tersebut tidak boleh dilanjutkan sebelum memperoleh kepastian dan kelengkapan dokumen perizinan.

Baca Juga :  Dihadiri Wali Kota, 98 Usulan Musrenbang Cilandak Dikerjakan Tahun Ini

“Kegiatan pembangunan tidak boleh dilanjutkan sampai ada kepastian perizinannya. Kami akan memproses sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Bonar.

Tindakan penyegelan ini dilakukan setelah munculnya laporan dari masyarakat melalui kanal Customer Relationship Management (CRM) Pemprov DKI Jakarta) yang menyoroti adanya aktivitas pembangunan diduga tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, papan segel berwarna merah yang dipasang di tembok bagian depan bangunan terlihat ditutupi plastik berwarna hijau.

Baca Juga :  Tiga Orang Tewas Akibat Kebakaran, Hotel F2 di Melawai Diduga Tidak Kantongi Perizinan

Belum diketahui alasan di balik penutupan segel tersebut.

Bonar pun mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.

“Peran masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai peraturan. Laporan mereka menjadi dasar kami dalam melakukan penindakan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...