Aliansi.co, Jakarta- Kasudin Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan (UMKMP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Djaharudin, melakukan monitoring kondisi sarana dan prasarana (sarpras) di Lokasi Binaan (Lokbin) PKL Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam peninjauan tersebut, Djaharudin mencatat sejumlah kondisi yang perlu segera dibenahi, mulai dari penataan pedagang hingga revitalisasi area Lokbin yang kini dinilai tidak optimal.
“Kami sudah menginventarisasi beberapa catatan penting terkait kondisi sarpras di Lokbin Pasar Minggu. Seluruh temuan ini akan segera kami koordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan penataannya bisa dilakukan secara bertahap dan terarah,” ujar Djaharudin, Rabu (26/11/2025).
Salah satu yang menjadi perhatian Djaharudin adalah semakin berkurangnya jumlah pedagang yang berjualan di dalam kios resmi Lokbin.
Banyak kios tampak kosong karena ditinggalkan pedagang, sementara aktivitas justru beralih ke area luar Lokbin.
“Dulunya Lokbin ini cukup ramai oleh pedagang yang berjualan di kios. Namun sekarang banyak yang kosong. Banyak pedagang memilih berdagang di luar, seperti di jalur masuk atau bahkan di badan jalan. Ini membuat kondisi semakin tidak tertata dan berpengaruh pada omzet mereka sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan pedagang untuk keluar dari kios dipicu rendahnya jumlah pengunjung di dalam area Lokbin.
Selain itu, lokasi Lokbin dianggap kurang strategis karena berada di area pojok sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaannya.
“Letaknya yang kurang terlihat membuat banyak warga tidak menyadari bahwa di sini ada Lokbin. Dampaknya, pengunjung sepi, pedagang pun mencari titik yang lebih ramai. Ini salah satu tantangan besar yang harus segera kita atasi,” kata Djaharudin.
Untuk itu, pihaknya menegaskan akan mendorong adanya penataan ulang pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Lokbin, agar persaingan antara PKL dan pedagang resmi yang memiliki kios dapat diminimalisir.
“Kami ingin memastikan pedagang di dalam Lokbin tetap memiliki peluang usaha yang layak. Jika PKL bebas membuka lapak di jalur masuk, otomatis pengunjung tidak lagi masuk ke area dalam. Karena itu, upaya penataan ulang harus dilakukan,” tegas mantan Camat Cilandak ini.
Djaharudin menambahkan bahwa tantangan penataan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pengelola pasar, aparat wilayah, serta pendamping UMKM.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan koordinasi dan kesepahaman agar penataan berjalan efektif dan memberi dampak bagi pedagang maupun masyarakat. Ini menjadi tugas kita bersama,” tandasnya.