Rabu, November 18, 2026

Jadi Saksi Kasus Korupsi Minyak Mentah, Ahok Tantang Jaksa Tangkapi Banyak Orang

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang jaksa penuntut umum untuk menindak lebih banyak pihak dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Pernyataan itu disampaikan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahok awalnya menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menurutnya kerap hanya dikategorikan sebagai kelebihan bayar.

“Ada nggak BPK-BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim.

Ahok bahkan menyebut bahwa jika pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, jaksa seharusnya bisa menangkap banyak pihak yang terlibat dalam praktik serupa.

Baca Juga :  Subuh Sebelum Kampung Bahari Digerebek BNN, Warga Ungkap Fenomena Ojol Ganteng

“Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya. Saya bisa kasih tahu, Pak, banyak bisa ditangkepin, Pak, kalau Bapak mau, Pak,” kata Ahok.

Selain menyoroti pengawasan, Ahok juga memaparkan pandangannya mengenai sistem pengadaan minyak mentah di Pertamina.

Ia menilai, sistem pengadaan yang berlaku sebelumnya berdampak pada minimnya cadangan minyak nasional.

“Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari, berapa hari mau berapa miliar dolar,” ucapnya.

Menurut Ahok, dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), kewajiban penyediaan cadangan minyak sejatinya merupakan tugas pemerintah.

Namun, dalam praktiknya, beban tersebut justru dialihkan kepada Pertamina sebagai badan usaha milik negara.

Baca Juga :  Komplotan Pemeras Spesialis Tamu Hotel Digulung Polisi, Bak Paparazzi Kuntit Korbannya hingga ke Rumah

“Sebetulnya di dalam Undang-Undang Migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam Undang-Undang Migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya,” ujar Ahok.

Ia menambahkan, karena pemerintah menjadi pemegang saham, Pertamina kemudian diminta menanggung kerugian demi menjaga ketahanan energi nasional.

“Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu loh. Kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak,” imbuhnya.

Dalam kesaksiannya, Ahok juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengusulkan sistem pengadaan melalui skema supplier hire stock dengan memanfaatkan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia bahkan mendorong agar LKPP memiliki halaman khusus untuk pengadaan Pertamina.

Baca Juga :  Tok! Hakim Tipikor Vonis Johnny G Plate 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 15,5 Miliar

“Jadi secara prinsip makanya saya usulkan kenapa tidak mau supplier hire stock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina,” kata Ahok.

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ketika sistem pengadaan berbasis e-katalog dinilai mampu menekan anggaran secara signifikan.

“Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta,” ujarnya.

“Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan, makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah,” lanjut Ahok.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...