Rabu, November 18, 2026

Umumkan WFA Lebaran, MenPAN-RB Ingatkan ASN Tak Terlibat Gratifikasi

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan, penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang dan setelah libur Lebaran harus tetap menjunjung tinggi integritas.

Ia mengingatkan agar ASN tidak melakukan praktik gratifikasi di lingkungan birokrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Rini seiring diterbitkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kebijakan Penyelesaian Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel.

“Saya mengingatkan kepada seluruh ASN dan para pimpinan instansi untuk memastikan pegawai ASN tidak memberi dan atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas kedinasan,” kata Rini saat konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga :  Arus Mudik Kian Padat, Korlantas Prediksi Puncaknya H-2 Lebaran

Dalam surat edaran tersebut, Kementerian PAN-RB mengatur penerapan WFA yang diberlakukan sebelum libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri, yakni pada 16 dan 17 Maret, serta setelah libur nasional dan cuti bersama, pada 25, 26, dan 27 Maret 2025.

Rini mengimbau pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah agar mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta karakteristik layanan masing-masing instansi.

Baca Juga :  Dito Mahendra Ditangkap Bareskrim, Nikita Mirzani Sambut dengan Pantun

Meski diberlakukan secara fleksibel, Rini menegaskan pelayanan publik tetap harus berjalan optimal, terutama layanan yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Pelayanan publik yang bersifat esensial seperti layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis nasional lainnya tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, pimpinan instansi diminta melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan selama kebijakan WFA diterapkan, termasuk dalam pembagian jumlah ASN yang bertugas di kantor maupun di luar kantor.

Baca Juga :  Viral di TikTok, Pedagang Bensin Eceran Rugi gegara Uang Kertas Rp 2 Ribu

Menurut Rini, ASN juga wajib mengedepankan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Setiap instansi diharapkan membuka akses kanal pengaduan masyarakat, seperti SP4N-Lapor melalui laman www.lapor.go.id atau kanal aduan resmi lainnya.

Kebijakan ini, lanjut Rini, diharapkan dapat mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun integritas aparatur negara.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...