Rabu, November 18, 2026

Kejar Target Pendapatan, Bapenda Jaksel Dorong Kominfotik Bantu Sosialisasi Pajak

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jakarta Selatan mendorong Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan untuk memperkuat sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengejar target pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan, Hendarto, mengatakan keterlibatan Sudin Kominfotik Jaksel menjadi salah satu strategi konkret untuk memperluas jangkauan informasi perpajakan melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial.

Menurutnya, penyebaran informasi secara konsisten diperlukan untuk mengingatkan masyarakat dan wajib pajak yang mungkin belum atau lupa memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

“Melalui dukungan Sudin Kominfotik Jaksel, informasi perpajakan terus disebarluaskan secara digital, termasuk dengan mekanisme repost konten secara konsisten agar masyarakat dan wajib pajak yang mungkin lupa atau terlewat dapat kembali diingatkan,” kata Hendarto dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kantor Wali Kota Jakart Selatan, Senin (15/6/2026.

Baca Juga :  Pemkot Jaksel Apresiasi Penerimaan Pajak Capai Rp12,6 Triliun

Ia menambahkan, upaya sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui kanal digital, tetapi juga diperkuat hingga tingkat wilayah.

Arahan pimpinan, kata dia, menekankan pentingnya penyampaian informasi secara masif mulai dari tingkat kota hingga lingkungan RT.

“Arahan pimpinan juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kota, hingga RT diharapkan terus menyampaikan pesan agar optimalisasi pembayaran pajak,” ujarnya.

Baca Juga :  Tinggalkan Jakarta, Pramono Perjalanan Dinas Selama Tujuh Hari, Kemana?

Selain pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi, Bapenda Jakarta Selatan tetap menjalankan langkah penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hendarto menjelaskan, tindakan penagihan dilakukan secara bertahap mulai dari pemberian peringatan hingga langkah hukum yang lebih tegas.

“Tindakan penagihan tetap berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penempelan stiker peringatan, penugasan juru sita, pemblokiran rekening, hingga penyitaan dan pelelangan aset,” ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi antarlembaga dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik antar stakeholders, maka pendapatan pajak untuk pembangunan daerah, khususnya DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik nantinya,” tuturnya.

Baca Juga :  Wali Kota Jaksel Instruksikan Jajarannya Siaga di Lokasi Rawan Bencana

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberikan sejumlah insentif untuk mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban perpajakan.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pembayaran pada Juni hingga Juli 2026 mendapatkan keringanan sebesar 7,5 persen, sementara pembayaran pada Agustus hingga September memperoleh keringanan sebesar 5 persen.

Selain itu, tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 hingga 2025 mendapat pengurangan pokok sebesar 5 persen serta penghapusan sanksi administrasi.

Sementara untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah memberikan pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran yang berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...