Rabu, November 18, 2026

SGY Bocorkan Kisi-kisi Dugaan Pelanggaran Reklame di Jakarta, Janji Ungkap dengan Data

WIB

Aliansi.co,Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengaku tengah menyiapkan kajian mendalam mengenai berbagai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan industri reklame di Jakarta.

Kajian tersebut, kata dia, akan mengungkap berbagai persoalan berdasarkan data dan fakta lapangan.

“Kita ungkap dengan data. Kita punya jaringan, punya teman-teman. Kita juga akan mengungkap persoalan videotron maupun tiang reklame,” kata Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/6/2026).

Menurutnya, industri reklame memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Baca Juga :  Bulan Dana PMI Jaksel Resmi Ditutup, Tembus Target Rp 10,1 Miliar

Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sugiyanto mengatakan, salah satu isu yang akan dibeberkannya adalah dugaan masih banyaknya reklame dan baliho yang belum mengantongi izin sesuai ketentuan.

Selain itu, pria berkacamata yang akrab disapa SGY, itu juga akan menyoroti konstruksi reklame yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat apabila tidak memenuhi standar teknis.

“Masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari aspek perizinan, keselamatan konstruksi hingga pelanggaran tata ruang yang berdampak pada hak publik atas ruang kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Dihadiri Wali Kota, 98 Usulan Musrenbang Cilandak Dikerjakan Tahun Ini

Tak hanya itu, SGY juga akan mengulas tarif pajak reklame yang saat ini mencapai 25 persen dan dinilai berpengaruh terhadap iklim usaha.

Ia menilai distribusi titik reklame di Jakarta juga belum merata karena masih terpusat di kawasan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan pasokan pada lokasi-lokasi strategis.

“Ini berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan daerah karena adanya pembiaran reklame yang melanggar aturan,” ujarnya.

Dalam kajiannya nanti, SGY juga akan membahas dugaan pelanggaran pemasangan reklame pada berbagai fasilitas publik, seperti tiang, jembatan penyeberangan orang (JPO), halte, media luar ruang milik pemerintah hingga aset daerah lainnya.

Baca Juga :  Warga Jakarta Bisa Namu Balai Kota Tiap Sabtu, Catat Jam Bukanya

Ia pun menyinggung peran pengawasan yang dilakukan Satpol PP, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), dan Inspektorat yang dinilainya belum optimal.

“Persoalan utama bukan  pada banyaknya jumlah reklame yang berdiri, melainkan lemahnya pengendalian dan belum optimalnya pengawasan serta belum konsistennya penegakan regulasi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...