Aliansi.co,Jakarta-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menutup bangunan komersial yang tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk lapangan padel yang telah beroperasi.
Pemeriksaan akan difokuskan terhadap bangunan komersial yang sudah menjalankan aktivitas usaha.
Kepala Seksi Bangunan Gedung Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan, Derta Eko Wibowo mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan surat perintah pemeriksaan kepada Satuan Pelaksana (Satpel) Citata di tingkat kecamatan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur DKI Jakarta menyusul peristiwa longsor di area parkir sebuah lapangan padel di kawasan Kemang.
“Kami sedang siapkan surat perintah (pemeriksaan) kepada Satpel Citata kecamatan,” kata Derta dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Derta menjelaskan, pemeriksaan akan menyasar lapangan padel serta bangunan komersial lainnya yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki kelengkapan perizinan bangunan.
Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara serentak oleh jajaran Seksi Citata di 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan.
“Kita masih menunggu arahan pimpinan, mungkin dalam minggu ini kita bergerak (pemeriksaan),” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bangunan komersial yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk lapangan padel, segera ditutup.
Hal itu disampaikan Pramono menanggapi peristiwa longsor di area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Pramono menegaskan, tidak ada kompromi bagi pengelola bangunan yang belum mengantongi PBG.
“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu,” ucap Pramono saat ditemui di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak yang ingin membangun lapangan padel.
Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak yang ingin membangun lapangan padel.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni setiap bangunan wajib memiliki PBG.
Pramono pun meminta agar aturan tersebut berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk pemilik bangunan yang berasal dari kalangan politisi maupun pejabat.
“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” kata dia.
