Aliansi.co, Jakarta– Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku kesal dengan sikap pejabat DKI Jakarta.
Sebagai wakil rakyat, dirinya merasa tak dihargai oleh pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) DKI ketika melakukan koordinasi terkait pelayanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prasetyo Edi Marsudi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat acara coffee morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Rabu (3/5/2023).
“Di sini Pak Gubernur, saya sedikit curhat anak buah Bapak ini, bahwa saya mempunyai tiga fungsi, itu tolong dihargai,” kata Prasetyo pada Rabu (3/5/2023).
Prasetyo menyinggung fungsi legislatif untuk melakukan pengawasan, penganggaran, dan legislasi di Pemprov DKI.
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta, kata dia, terdiri dari legislatif dan eksekutif.
Di legislatif, terdapat sembilan fraksi partai politik yang bermitra dengan eksekutif.
Ia menyebut bahwa penetapan Pj Gubernur DKI merupakan suara dari sembilan fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta.
Karena itu, kata dia, selayaknya Pemprov DKI Jakarta membantu anggota DPRD DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.
“Pj Gubernur punya sembilan fraksi, bukan punya eksekutif. Jadi mohon kiranya DPRD bisa dilayani, yang berkepentingan dengan masyarakat,” ucap politisi dari PDI Perjuangan ini.
“Coffee morning ini bukan hanya sekadar ajang kumpul dan minum kopi. Tapi juga berdiskusi dan koordinasi dengan pejabat Pemprov DKI untuk menampung aspirasi warga sehingga dapat membawa makna bagi kita semua sebagai bentuk aktualisasi berbagai tugas serta pengabdian kita kepada masyarakat,” ujar Pras, sapaan akrabnya.
Dikatakan Pras, sebagai institusi yang mewakili rakyat, DPRD DKI wajib bersinergi dengan Pemprov DKI dalam membangun dan memajukan kota Jakarta.
“Kedua belah pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan bebagai permasalahan Jakarta di antaranya banjir, kemacetan dan peningkatan kualitas hidup bagi warga Jakarta,” katanya.
