Aliansi.co, Jakarta– Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan, Komisi II akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
“Saya melihat usulan ICW ini berdasarkan catatan kritis ICW, gagasan konstruktif ini akan menjadi atensi kita dalam rapat dengan Mendagri,” kata Aminurokhman dalam keterangannya dikutip, Rabu (20/9/2023).
Diketahui, Komisi II DPR melakukan audiensi dengan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Terkait aspirasi tersebut, Politisi dari Fraksi NasDem ini menyampaikan akan segera menindaklanjuti dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperbaiki kinerja kementerian serta menjaga kepercayaan publik terhadap Penjabat Kepala Daerah yang dilantik.
“Hal-hal yang disampaikan ini akan kami teruskan agar tidak terjadi spekulasi atau kecurigaan yang pada akhirnya menimbulkan trust public ini menurun, karena ini juga menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan jika sebenarnya pihaknya sudah mewanti-wanti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam proses penunjukkan Pj Kepala daerah.
“Saya secara pribadi sudah melansir juga hal-hal yang disampaikan tadi. Ya sebagai mitra Komisi II dengan Mendagri, sebetulnya kami sudah mengingatkan,” kata Guspardi.
Ia menyampaikan, jika Komisi II sebenarnya juga sudah membentuk Panitia kerja atau Panja untuk mengevaluasi Pj tersebut.
Panja tersebut juga untuk menampung apa yang menjadi aspirasi ICW maupun Koalisi Masyarakat Sipil.
“Oleh karena itu, apa yang disampaikan kawan-kawan, bagi kami ini sangat berharga, sangat penting. Dan ini juga akan kami lakukan RDP nanti, apalagi sebagaimana katakan tadi, kita sudah membentuk Panja. Artinya, Komisi II sangat respons apa yang disampaikan,” kata Guspardi.
