Rabu, November 18, 2026

BGN Bersih-Bersih! 261 Pegawai Dipecat, 833 Dapur SPPG Ditutup

WIB

Aliansi.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola internal dengan memberhentikan ratusan pegawai bermasalah serta menutup ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersih-bersih lembaga agar pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan sesuai aturan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mencoba untuk bersih-bersih. Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (28/7/2026). Senin

Baca Juga :  Seleksi Administrasi CPNS Berakhir, Kementerian PANRB Buka Ruang Pengajuan Sanggah

Ia mengatakan, sebanyak 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diberhentikan dari BGN.

Mereka terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin maupun ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan penataan sumber daya manusia, lanjutnya, BGN juga menghentikan operasional 833 dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga :  Kasus KDRT di Depok Viral, DPR Dorong Perempuan Korban Kekerasan Berani Melapor

Penutupan dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan dapur-dapur tersebut tidak memenuhi persyaratan maupun standar operasional yang telah ditetapkan.

Menurut Sudaryono, evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara berkala agar kualitas layanan tetap terjaga.

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, kualitas pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Baca Juga :  Fakta Baru Skandal Minyak Mentah, Bapak-Anak Diseret Kejagung jadi Tersangka

Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga menggandeng Kejaksaan Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap mitra dan yayasan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan program.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh mitra menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Sudaryono menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun temuan yang disampaikan aparat penegak hukum.

“Intinya apa pun rekomendasi, apa pun temuan akan kami tindak lanjuti. Kalau manakala terbukti tidak benar maka harus diberi sanksi, kita cabut. Kami tidak mentolerir itu,” tegasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...