Rabu, November 18, 2026

Bongkar Muat Sampah di TPU Jeruk Purut Disorot, Dinas LH Diminta Bertindak

WIB

Aliansi.co,Jakarta-Aktivitas bongkar muat sampah menggunakan gerobak motor (germor) di kawasan TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta diminta segera mengambil langkah evaluasi guna mengatasi dampak lingkungan dan gangguan lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Sorotan itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas, saat rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga :  Viral Keluarga WNA Ngemis Buat Makan di Setiabudi, Dikasih Rp 100 Ribu Mintanya Rp 200 Ribu

Habib mengatakan, persoalan tersebut terungkap setelah dirinya menerima sejumlah keluhan warga ketika melakukan kegiatan reses di sekitar TPU Jeruk Purut.

Menurut warga, aktivitas bongkar muat sampah yang dilakukan di tepi jalan kerap menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan.

“Kebetulan kemarin saya lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar muat, bongkar muat germor di pinggir jalan makam Jeruk Purut,” kata Habib.

Baca Juga :  Wali Kota Jaksel Melayat ke Rumah Bocah Hanyut Terbawa Banjir Kebon Baru, Pastikan Bantu Kebutuhan Jenazah hingga Pemakaman

Ia menjelaskan, salah satu sumber keluhan warga adalah air lindi yang keluar dari tumpukan sampah saat proses pemindahan muatan berlangsung.

Selain menimbulkan bau, aktivitas tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas karena dilakukan di pinggir jalan.

Karena itu, Habib meminta Dinas LH DKI Jakarta tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang.

Baca Juga :  Pj Gubernur DKI Cek Poyek Stasiun Pemantau Kualitas Udara Garapan Dinas LH, Ada Apa?

Salah satu langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah memindahkan lokasi bongkar muat ke tempat yang lebih layak dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, relokasi lokasi bongkar muat memerlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan aset daerah, untuk mencari lahan yang representatif.

“Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” ujarnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...