Rabu, November 18, 2026

DPRD dan Pemprov DKI Komitmen Bebas Korupsi, Wakil Ketua KPK jadi Saksi

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov DKI menyatakan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Komitmen itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan APBD Tahun 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koodinasi dan Supervisi KPK tanggal 28 Februari Tahun 2023 Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023.

Baca Juga :  Dukung UMKM Bergerak, Prasetyo Edi Borong Asinan hingga Bandeng Presto di Bazar DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, penandatanganan merupakan komitmen eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Jakarta yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan mengawasi penggunaan dana APBD DKI Jakarta dengan baik. Kita harus bekerja secara kolektif dan sinergis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jakarta,“ ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga :  Dianggarkan Rp 7 Miliar, 800 Motor Listrik Dishub DKI Dikirim Bertahap

Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan penandatangan ini sebagai bukti komitmen untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, dan bebas dari benturan kepentingan.

“Kami bersama DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melakukan upaya kooperatif, responsif sekaligus menindaklaniuti rekomendasi perbaikan dari KPK dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ditetapkan Tersangka, Anggota Ormas Getok Parkir di Jakpus Dijerat Pasal Berlapis

Sementara Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron yang menjadi saksi mengaku siap mendampingi serta mengawasi DPRD dan Pemprov DKI dalam proses menyusun hingga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBD.

“Agar setiap rupiah dari yang diterima maupun yang akan dibelanjakan semua untuk rakyat Jakarta. Prosesnya juga akan kita bersamai, mulai dari pelaksanaannya kita kawal bersama, dan monitoring bersama,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...