Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mendorong adanya tindakan penertiban terhadap gedung yang tidak mengantongi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) dan Surat Layak Fungsi (SLF).
Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
“Untuk gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat harus menjadi perhatian serius dengan dilakukan pengawasan secara berkala dan penegakan aturan secara tegas,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (17/4/2025).
Alia juga meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Prasja (Satpol PP) DKI Jakarta bersinergi mengawasi dan menindak tegas gedung-gedung yang tak memiliki SKK dan SLF.
Tujuannya, kata Alia, agar pemilik atau pengelola gedung lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kebakaran.
Langkah meminimalisasi potensi kebakaran juga bisa dilakukan dengan cara pengecekan kondisi bangunan secara berkala.
Selain itu, Alia meminta Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta agar menyosialisasikan kepada pengelola dan pekerja terkait gedung yang tak mengantongi SKK dan SLF.
Dengan demikian, pengelola dan pegawai di dalam gedung tersebut semakin meningkatkan kewaspadaan.
“Harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang beraktivitas di gedung tersebut,” kata Alia.
Kemudian, Alia menilai, pelatihan dan edukasi kepada pengelola gedung juga menjadi prioritas utama. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan prosedur keselamatan.
Alia juga mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta agar menyediakan fasilitas berupa laporan secara berkala yang dapat diakses oleh publik.
Sehingga masyarakat bisa turut serta mengawasi setiap kondisi gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta.
“Komisi A meminta agar Dinas Gulkarmat dan Satpol PP agar lebih bersinergi untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara lebih tegas,” pungkasnya.