Rabu, November 18, 2026

DPRD Sororti Potensi Kebocoran PAD dan Parkir Liar di Jakarta

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta menyoroti tingginya kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Telebih retribusi parkir on the street.

Adalah Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta Jupiter yang menyoroti hal itu dalam Rapat Kerja Pansus Perparkiran bersama jajaran eksekutif di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Menurut Jupiter, persoalan parkir di Jakarta telah memasuki tahap yang memprihatinkan.

Selain maraknya praktik parkir liar, ketidakteraturan tarif di lapangan juga memicu keresahan masyarakat.

Baca Juga :  Parkir Berlapis di Badan Jalan, Puluhan Motor di ITC Cipulir Diangkut Pakai Truk

“Parkir liar ada di mana-mana. Tarifnya tidak seragam, bahkan bisa mencapai Rp20 ribu. Ini keresahan nyata yang dirasakan warga DKI Jakarta,” ujar Jupiter.

Ia menilai sistem parkir yang tertata dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD yang signifikan.

Politisi Partai Nasdem itu memaparkan perhitungan sederhana untuk menggambarkan besarnya potensi parkir, khususnya parkir on street di Jakarta.

Dengan asumsi terdapat 500 titik parkir di setiap kelurahan dan tiap titik menghasilkan Rp30 ribu per hari, potensi pendapatan bisa mencapai Rp1,4 triliun per tahun.

Baca Juga :  Bulan Tertib Trotoar, Satpol PP Jaksel Sasar PKL dan Parkir Liar di Jalan Kemang Raya

“Ini hitungan minimal. Tapi kenyataannya, pendapatan yang masuk ke kas daerah dari parkir on street tidak sebanding. Inilah yang menjadi keprihatinan kami,” terang Jupiter.

Peningkatan PAD dari sektor parkir, sambung Jupiter, sangat penting untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah.

Seperti penguatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

“Masih banyak warga Jakarta yang kesulitan menebus ijazah. Banyak RSUD yang membutuhkan alat medis. Kalau PAD dari sektor ini bisa dimaksimalkan, maka kebijakan yang berpihak kepada masyarakat juga bisa diperluas,” ujar dia.

Baca Juga :  Hari Pertama jadi Wali Kota, Anwar Mengaku Berhasil Atasi Banjir di Jakarta Timur

Jupiter memastikan Pansus Perparkiran akan terus bekerja secara konsisten dan transparan.

Dalam waktu dekat, DPRD akan melibatkan para ahli dari berbagai bidang untuk menyusun kajian menyeluruh, serta menggelar survei lapangan guna mengukur potensi riil sektor parkir di Jakarta.

“Kami ingin semuanya terang-benderang. Potensi besar ini harus digali dan dikelola dengan benar untuk kemaslahatan warga,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...