Rabu, November 18, 2026

DPRD Soroti Gedung Tanpa SLF, Desak Pemprov DKI Ambil Tindakan Tegas

WIB

Aliansi.co,Jakarta- DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menindak tegas pengelola gedung yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Desakan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang menyoroti masih banyaknya bangunan, termasuk area parkir, yang beroperasi tanpa memenuhi standar kelayakan fungsi.

Ketua Pansus, Jupiter menegaskan, Pemprov tidak boleh ragu dalam menegakkan aturan terhadap gedung tanpa SLF.

Baca Juga :  Persoalan SLF Gedung dan Penyebaran DBD jadi Sorotan Pemkot Jaksel, Dorong Jajaran Bersinergi

Menurutnya, sanksi harus diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pembongkaran bagi pengelola yang tetap membandel.

“Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tegas dan serius dalam menindak pelanggaran ini,” ujar Jupiter dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan wajib memiliki SLF sebagai bukti telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Baca Juga :  Masih Kurang Rp4 Triliun, Jaksel Kejar Pajak Parkir dan BPHTB

Jupiter menekankan, keberadaan SLF bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jaminan bahwa bangunan aman digunakan oleh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman, baik sebagai penghuni maupun pengunjung,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam memastikan kelayakan bangunan dapat berujung pada risiko besar, seperti kebakaran gedung yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga :  Pansus DPRD Ungkap Temuan Gedung yang Tak Kantongi SLF, Ancam Cabut Izin hingga Penutupan Paksa

Namun, hingga kini Pansus mengaku belum menerima data lengkap dari Pemprov DKI terkait jumlah gedung yang belum memiliki SLF.

Kurangnya transparansi tersebut dinilai menghambat upaya pengawasan dan penertiban.

“Kami sudah meminta data secara jelas, tetapi sampai sekarang belum diberikan,” pungkas Jupiter.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...