Aliansi.co,Jakarta- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyoroti tiga persoalan yang dinilai perlu ditangani segera oleh jajaran di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama SKPD dan UKPD di lingkungan Pemrintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Poin pertama yang ditekankan Syafrin Liputo yakni pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi.
Menurut dia, berbagai persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama agar pelayanan publik dapat terus ditingkatkan,” ujar Syafrin, dikutip Jumat (21/8/2026).
Dia berharap penguatan kerja sama lintas sektor dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dengan demikian, kata dia, harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan tanggap dapat dipenuhi.
“Langkah ini juga diharapkan mampu menjawab harapan warga akan respons cepat (quick response) terhadap setiap dinamika dan permasalahan yang muncul di lapangan,” katanya.
Persoalan selanjutnyayang menjadi perhatian Syafrin adalah kelaikan bangunan gedung, khususnya fasilitas milik pemerintah yang digunakan untuk menjalankan pelayanan publik.
Ia meminta jajarannya melakukan pemeriksaan dokumen kelaikan bangunan, terutama Sertifikat Laik Fungsi (SLF), di seluruh gedung instansi pemerintah maupun swasta.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting mengingat sejumlah kantor pemerintahan, mulai dari kantor wali kota, kecamatan hingga Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Jakarta Selatan telah berdiri sejak lama.
Ia menyebut peninjauan dan pembaruan SLF diperlukan untuk memastikan seluruh bangunan yang digunakan sebagai fasilitas operasional pemerintah berada dalam kondisi aman dan laik digunakan.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan atau persoalan pada bangunan, Syafrin meminta penanganan dan perbaikan fisik segera dilakukan.
“Langkah ini perlu untuk menjamin keselamatan pegawai sekaligus masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan di kantor pemerintahan,”ujarnya.
Persoalan terakhir yang menjadi perhatian serius adalah potensi penyebaran DBD.
Syafrin meminta seluruh jajaran memperketat upaya pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut.
Menurutnya, penanganan DBD harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur pemerintah hingga masyarakat.
Salah satu langkah yang segera dilakukan, Syafrin meminta mengoptimalkan peran kader Dasawisma sebagai ujung tombak sosialisasi dan edukasi pencegahan DBD di lingkungan warga.
Syafrin juga meminta para camat dan lurah kembali mengaktifkan kewaspadaan terhadap potensi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
Upaya pemberantasan sarang nyamuk perlu dilakukan secara konsisten dengan mengidentifikasi dan menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD.
Selain pemberantasan sarang nyamuk, langkah pencegahan juga dapat didukung dengan pelaksanaan pengasapan atau fogging secara terarah.
“Ini untuk menekan potensi penyebaran penyakit di wilayah yang membutuhkan penanganan,” pungkasnya.