Namun, menghina, mengancam, menyebarkan informasi pribadi, atau menyerang anaknya karena persoalan politik ayahnya bukanlah bentuk kritik kebijakan yang sehat.
Anak tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang orang tuanya.
Terlebih lagi, anak yang masih berusia 17 tahun belum memiliki tanggung jawab politik sebagaimana orang dewasa.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco sebaiknya tidak berhenti pada penanganan kasus keluarganya sendiri.
Ia dapat menggunakan kewenangan politik dan kelembagaan yang dimilikinya untuk mendorong perlindungan anak yang lebih efektif, khususnya terhadap perundungan siber.
Menurut saya, langkah konkret yang patut diperjuangkan adalah mendorong mekanisme pengaduan perundungan anak yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta mendorong penegakan hukum yang adil terhadap pelaku perundungan.
Dasco juga dapat memperjuangkan penguatan koordinasi antara kepolisian, KemenPPPA, pemerintah daerah, sekolah, dan platform digital agar penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain itu, revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diarahkan tidak sekadar menambah ancaman pidana, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemulihan korban, dan perlindungan terhadap anak di ruang digital.
Dasco sendiri telah menyampaikan komitmen untuk mendorong revisi kedua undang-undang tersebut agar penanganan perundungan dapat diperkuat.
Komitmen ini patut didorong agar tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi seluruh anak Indonesia.
Tiga Lembaga Harus Merespons Kasus Perundungan terhadap Anak
Apabila benar terjadi perundungan terhadap anak Dasco, terlebih jika berkaitan dengan persoalan politik orang tuanya, persoalan ini seharusnya mendapat perhatian serius dari lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan anak.
Namun, respons tersebut tidak harus berarti langsung menyatakan seseorang bersalah.
Lembaga perlindungan anak perlu melakukan penilaian, memastikan kebutuhan korban, dan mendorong penanganan sesuai hukum.
Ada tiga lembaga yang menurut saya perlu memberikan perhatian terhadap persoalan ini, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak).
KemenPPPA seharusnya memberikan perhatian terhadap dugaan perundungan, memastikan tersedia pendampingan bagi korban, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Melalui layanan SAPA 129, masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan verbal dan mental.
Laporan juga dapat disampaikan oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut, bukan hanya oleh korban.
Dalam persoalan ini, KemenPPPA dapat memastikan bahwa korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan, baik secara psikologis maupun hukum, serta mendorong penanganan yang sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
Sementara itu, KPAI memiliki peran penting sebagai lembaga negara independen yang mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
KPAI seharusnya dapat menelaah persoalan ini, memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, serta mendorong koordinasi dengan kepolisian, KemenPPPA, dan lembaga terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
KPAI juga perlu memastikan bahwa penanganan kasus tidak justru menimbulkan tekanan tambahan terhadap korban, termasuk melalui penyebaran identitas, foto, atau informasi pribadi anak secara berlebihan.
Adapun Komnas Perlindungan Anak juga dapat memberikan perhatian, pendampingan, dan advokasi terhadap dugaan perundungan tersebut.
Namun, perlu dibedakan bahwa KPAI merupakan lembaga negara independen, sedangkan Komnas Perlindungan Anak merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.
Keduanya memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda.
