Minggu, November 22, 2026

Jangan Jadikan Anak sebagai Korban Dosa Politik Orang Tuanya

WIB

Jawabannya, bisa, sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, perlu dipahami bahwa hukum tidak menentukan seseorang bersalah hanya berdasarkan sebutan biadab.

Yang harus dinilai adalah perbuatannya, unsur pidana yang terpenuhi, bukti yang tersedia, serta pertanggungjawaban pelaku.

Perundungan merupakan istilah umum.

Tidak setiap komentar negatif atau kritik otomatis menjadi tindak pidana.

Penanganan hukumnya bergantung pada isi, bentuk, tujuan, dan dampak perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dapat berpotensi masuk ke ranah pidana, antara lain, penghinaan atau serangan terhadap kehormatan yang memenuhi unsur delik, ancaman atau intimidasi terhadap korban, penyebaran informasi pribadi atau foto anak tanpa dasar yang sah apabila melanggar hak privasinya, serta perbuatan lain yang memenuhi unsur kekerasan atau tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :  Mata dan Telinga Kekuasaan

Bahkan, apabila pelaku perundungan masih berusia di bawah umur, terdapat ketentuan hukum tersendiri yang mengatur penanganannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Artinya, anak yang melakukan perundungan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tetapi penanganannya juga harus memperhatikan usia, hak-hak, dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan, tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti.

Baca Juga :  Ulama dan Umara dalam Lingkar Kekuasaan: Antara Amanah Moral dan Godaan Politik

Apa yang seharusnya dilakukan Dasco?

Menurut saya, Dasco memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai ayah yang berkewajiban melindungi anaknya dan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan perlindungan anak secara luas.

Sebagai orang tua, langkah pertama yang harus dilakukan Dasco adalah memastikan putrinya terlindungi dari tekanan lanjutan, bukan langsung membawa persoalan tersebut ke dalam arena pertarungan politik.

Dasco perlu memastikan anaknya merasa aman, didengarkan, dan tidak merasa bersalah atas persoalan politik yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga :  Menelisik Lima Kemungkinan Motif di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Apabila perundungan menimbulkan tekanan emosional, pendampingan psikologis dari tenaga profesional juga perlu dipertimbangkan.

Selain itu, bukti-bukti perundungan perlu disimpan secara baik, seperti tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, tanggal, dan waktu kejadian.

Apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, dugaan perundungan dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan pendampingan orang tua dan penasihat hukum.

Dasco juga dapat meminta platform media sosial menghapus konten yang melanggar aturan serta membatasi penyebaran foto dan informasi pribadi anaknya.

Dalam hal ini, yang perlu dipahami publik adalah bahwa kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Usai Dipecat, Irjen Eko Hadi Santoso Dikembalikan ke Tahanan Mako Brimob

Aliansi.co, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)...

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...