Jawabannya, bisa, sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, perlu dipahami bahwa hukum tidak menentukan seseorang bersalah hanya berdasarkan sebutan biadab.
Yang harus dinilai adalah perbuatannya, unsur pidana yang terpenuhi, bukti yang tersedia, serta pertanggungjawaban pelaku.
Perundungan merupakan istilah umum.
Tidak setiap komentar negatif atau kritik otomatis menjadi tindak pidana.
Penanganan hukumnya bergantung pada isi, bentuk, tujuan, dan dampak perbuatan tersebut.
Perbuatan yang dapat berpotensi masuk ke ranah pidana, antara lain, penghinaan atau serangan terhadap kehormatan yang memenuhi unsur delik, ancaman atau intimidasi terhadap korban, penyebaran informasi pribadi atau foto anak tanpa dasar yang sah apabila melanggar hak privasinya, serta perbuatan lain yang memenuhi unsur kekerasan atau tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.
Bahkan, apabila pelaku perundungan masih berusia di bawah umur, terdapat ketentuan hukum tersendiri yang mengatur penanganannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Artinya, anak yang melakukan perundungan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tetapi penanganannya juga harus memperhatikan usia, hak-hak, dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan, tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti.
Apa yang seharusnya dilakukan Dasco?
Menurut saya, Dasco memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai ayah yang berkewajiban melindungi anaknya dan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan perlindungan anak secara luas.
Sebagai orang tua, langkah pertama yang harus dilakukan Dasco adalah memastikan putrinya terlindungi dari tekanan lanjutan, bukan langsung membawa persoalan tersebut ke dalam arena pertarungan politik.
Dasco perlu memastikan anaknya merasa aman, didengarkan, dan tidak merasa bersalah atas persoalan politik yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
Apabila perundungan menimbulkan tekanan emosional, pendampingan psikologis dari tenaga profesional juga perlu dipertimbangkan.
Selain itu, bukti-bukti perundungan perlu disimpan secara baik, seperti tangkapan layar, tautan unggahan, identitas akun, tanggal, dan waktu kejadian.
Apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, dugaan perundungan dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan pendampingan orang tua dan penasihat hukum.
Dasco juga dapat meminta platform media sosial menghapus konten yang melanggar aturan serta membatasi penyebaran foto dan informasi pribadi anaknya.
Dalam hal ini, yang perlu dipahami publik adalah bahwa kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pejabat publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
