Meskipun demikian, keduanya dapat berperan dalam mendorong perlindungan terhadap korban, memberikan advokasi, serta menyuarakan pentingnya penghentian perundungan terhadap anak.
Menurut saya, respons ketiga lembaga tersebut sebaiknya tidak hanya berupa pernyataan kecaman.
Mereka perlu memastikan apakah korban membutuhkan bantuan, apakah perundungan masih berlangsung, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti.
Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Harus ada langkah nyata untuk memastikan korban terlindungi dan memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.
Negara Juga Harus Bersikap
Menurut saya, persoalan ini justru dapat menjadi momentum untuk memperbaiki perlindungan anak di Indonesia.
Anak seorang pejabat publik tidak boleh menjadi sasaran perundungan karena jabatan atau pilihan politik orang tuanya.
Begitu pula anak dari masyarakat biasa yang tidak memiliki akses kepada pejabat negara.
Perlindungan hukum harus berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia, tanpa membedakan latar belakang keluarga, kedudukan orang tua, maupun kemampuan ekonomi.
Jika benar putri Dasco mengalami perundungan, negara harus memastikan bahwa ia mendapat perlindungan.
Namun, perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada anak-anak lain yang mengalami perundungan tanpa memiliki orang tua yang dapat mengakses pejabat tinggi negara.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika korban berasal dari keluarga pejabat. Negara harus hadir bagi seluruh anak yang membutuhkan perlindungan.
Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
Perundungan terhadap anak bukan persoalan sepele.
Dampaknya dapat memengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, kesehatan mental, bahkan masa depan seorang anak.
Karena itu, siapa pun yang melakukan perundungan terhadap anak harus memahami bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk menyakiti, mengancam, atau merendahkan martabat orang lain.
Kritik politik harus diarahkan kepada pihak yang memang memiliki tanggung jawab politik.
Jangan menyeret anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut.
Sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahwa anak berusia 17 tahun masih termasuk anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dasco memiliki hak dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk melindungi putrinya, sementara KemenPPPA, KPAI, dan lembaga perlindungan anak lainnya seharusnya memberikan perhatian serta mendorong penanganan yang sesuai hukum.
Di sisi lain, Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI patut menjadikan pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat perlindungan seluruh anak Indonesia, bukan hanya anak-anak dari keluarga pejabat publik.
Saya berharap persoalan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa anak tidak boleh dijadikan korban pertarungan politik orang dewasa.
Jangan jadikan anak sebagai sasaran perundungan.
Lindungi anak-anak Indonesia, siapa pun orang tuanya.
Penulis: Sugiyanto Emik
Pengamat Kebijakan Publik
