İstanbul escort bayan Adana Escort bayan

Minggu, Mei 25, 2025

Mendagri Tito Ungkap Pemda yang Paling Lelet Serap Anggaran, Berikut Daftarnya

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja pemerintah, kata dia, dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena membuat peredaran uang di masyarakat meningkat.

Hal itu diungkapkan Tito karena hingga Juni 2023, penyerapan APBD di sejumlah Pemda masih lelet.

“Konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth yang kita pada posisi 5,3 persen masih bagus, sangat bagus sekali untuk lingkup internasional dunia,” kata Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya dikutip, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga :  Indomilk Luncurkan Permainan Digital Kiko Oceon Heroes, Berhadiah Smartphone hingga Liburan ke Singapura

Saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Tito menjelaskan rata-rata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga per 6 Juni 2023 masih sebesar Rp264,13 triliun atau 20,54 persen.

Sementara realisasi pagu total seluruh kementerian dan lembaga per 6 Juni 2023 sebesar 33,62 persen.

Jika digabungkan antara realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per 6 Juni 202, penyerapan sebesar Rp617,44 triliun atau 26,84 persen.

Baca Juga :  ACC Raih Prestasi Membanggakan di Ajang Syariah Excellent Awards

Tito pun membeberkan pemerintah daerah yang paling lelet menyerap APBD.

Untuk Pemda tingkat provinsi yang paling rendah menyerap APBD, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Sementara untuk Pemda Kabupaten yakni Tanah Laut, Keerom, Mappi, Muara Enim, Fakfak, Yalimo, Teluk Bintuni, Berau, Biak Numfor, dan Manokwari Selatan.

Baca Juga :  Tidak Janji, Jokowi Berusaha Bansos Beras Berlanjut hingga Akhir Tahun 2024

Sementara untuk Pemerintah Kota yaitu, Lubuk Linggau, Sorong, Makassar, Pematang Siantar, Pagar Alam, Tidore Kepulauan, Palembang, Kupang, Pare-Pare, dan Medan.

Tito pun meminta kepala daerah untuk mengawal realisasi APBD melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Meski begitu, dia mengingatkan daerah agar upaya peningkatan realisasi APBD tersebut dilakukan sesuai aturan. (rbn)

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Wanita Muda Korban Begal Payudara di Lebak Bulus Masih Alami Trauma, Begini Kondisinya

Aliansi.co, Jakarta- Wanita muda korban pelecehan payudara di Jalan Lebak Bulus IV, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2025), hingga kini mengalami trauma. Bahkan, polisi hanya...

Peras Penjual Bakso, Anggota hingga Ketua FBR Bojongsari Ditangkap, Terancam 9 Tahun Penjara

Aliansi.co, Jakarta- Tim Jatanras menangkap Ketua Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan empat anak buahnya karena diduga melakukan pemerasan terhadap pedagang bakso di wilayah...

Viral Minta Jatah Proyek Rp 5 Triliun, Ketua Kadin Cilegon dan Wakilnya Ditetapkan Tersangka

Aliansi.co, Banten- Polda Banten menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek Rp5 triliun terhadap PT Chengda Engineering Co yang viral di...

Kapolri Tegaskan Tanpa Kompromi Sikat Premanisme Berkedok Ormas

Aliansi.co, Jakarta- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (Ormas). Listyo memastikan Polri tak pandang bulu menyikat ormas manapun...

Polri Tangkapi Ribuan Pelaku Aksi Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi, Ketua GRIB Dipanggil

Aliansi.co, Jakarta- Polri menangkap para pelaku aksi premanisme selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak di Tanah Air. Tercatat, sebanyak 3.326 kasus pelaku aksi premanisme...