Rabu, November 18, 2026

Pansus DPRD Bongkar Penyelewengan Fasos-Fasum Aset DKI, Langkah Hukum Disiapkan

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) DPRD DKI Jakarta mulai membongkar dugaan penyelewengan pengelolaan aset Fasos-Fasum yang berpotensi merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pansus bahkan menyiapkan langkah hukum terhadap pengembang yang terbukti belum memenuhi kewajiban menyerahkan aset kepada pemerintah daerah.

Ketua Pansus Percepatan Penyerahan Aset Fasos-Fasum DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, pihaknya menemukan indikasi aset Fasos-Fasum dimanfaatkan pihak swasta tanpa memberikan pemasukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, sejumlah aset yang semestinya menjadi milik pemerintah justru disewakan oleh pengembang sehingga hasilnya dinikmati pihak swasta, bukan masuk sebagai pendapatan daerah.

“Selama ini banyak aset Fasos-Fasum yang disewakan, tetapi tidak ada retribusi yang masuk ke Pemprov DKI. Masuk ke pengusaha. Ini kan salah. Berapa besar kalau kita kumpulkan itu semuanya,” ujar Inggard dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga :  Dishub DKI Tutup Akses Menuju Kantor KPU Republik Indonesia, Ada Apa?

Atas temuan tersebut, lanjut Inggard, Pansus membuka peluang membawa persoalan itu ke ranah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran yang merugikan keuangan daerah.

Untuk mempercepat penelusuran, Pansus meminta Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (TP3W) berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), serta Inspektorat DKI Jakarta.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghimpun data lengkap mengenai pengembang yang hingga kini masih memiliki kewajiban menyerahkan aset Fasos-Fasum kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga :  Ditolak Warga Jagakarsa, Camat Ultimatum Helen’s Night Mart Tidak Nekat Beroperasi

Seluruh data itu nantinya akan menjadi dasar bagi Pansus untuk memanggil para pengembang dalam rapat lanjutan.

“Menjadi data-data dalam rangka kita memanggil daripada pengembang-pengembang tersebut,” kata Inggard.

Ia menjelaskan, tahap awal penyelesaian akan difokuskan kepada pengembang swasta yang belum memenuhi kewajibannya.

Setelah itu, kata Inggard, Pansus akan membahas persoalan serupa yang berkaitan dengan instansi pemerintah pusat.

Meski masa kerja Pansus ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang, Inggard memastikan pihaknya ingin menuntaskan seluruh persoalan penyerahan aset Fasos-Fasum.

“Kita akan kupas tuntas semuanya supaya ini menjadi sarana pendapatan bagi pemerintah daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  Hadapi Benyamin S Award dan AHJ, Pemkot Jaksel Dorong Respons Cepat Keluhan di Media Sosial

Sementara itu, Anggota Pansus Ali Hakim Lubis meminta proses pengumpulan data dipercepat agar verifikasi lapangan segera dilakukan.

“Jadi saya pikir minggu depan itu kita sudah bisa turun lapangan,” ujarnya.

Dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan menyatakan siap mendukung kerja Pansus dengan menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

“Segera kita buatkan satu bendel. Satu dua hari ini kita akan sampaikan ke dewan,” kata Fredy.

Hal senada disampaikan Inspektur Pembantu IV (Irban IV) Inspektorat DKI Jakarta, Ending Wahyudin.

Ia memastikan Inspektorat segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melengkapi seluruh data yang diperlukan dalam proses penelusuran aset Fasos-Fasum

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...