Rabu, November 18, 2026

Pansus DPRD Soroti Optimalisasi Aset DKI, Singgung Lahan Terbengkalai di Wilayah

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam proses pendataan dan evaluasi, Pansus menemukan sejumlah lahan dan aset yang berada di luar wilayah Jakarta dalam kondisi terbengkalai sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah.

Temuan tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025.

DPRD menilai persoalan aset daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan melalui langkah penataan yang lebih terintegrasi.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Syahroni mengatakan, pengelolaan aset daerah tidak hanya menghadapi persoalan administrasi, tetapi juga terkendala masalah penguasaan oleh pihak ketiga, sengketa hukum, hingga aset yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Baca Juga :  Puluhan Juta Hektare Aset Pemprov DKI Belum Diserahkan, Pansus Endus Keterlibatan Oknum

“Banyak aset yang dikelola secara tidak tertib, termasuk apartemen atau lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di luar wilayah Jakarta namun tidak dimanfaatkan secara optimal,” kata Syahroni dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena aset daerah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Karena itu, Fraksi PAN meminta Pemprov DKI menyiapkan strategi yang jelas dalam menertibkan dan mengoptimalkan aset-aset yang terbengkalai.

Baca Juga :  Pemkot Jaksel Dorong Program CSR Bangun Fasilitas Bermain di RPTRA

“Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan pengelolaan aset yang terbengkalai, khususnya apartemen dan lahan di luar wilayah Jakarta, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?” ujarnya.

Syahroni menjelaskan, penataan aset perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pendataan ulang, penertiban administrasi, penyelesaian status hukum, hingga penyusunan skema pemanfaatan yang produktif.

Dengan langkah tersebut, aset yang selama ini tidak termanfaatkan dapat dialihkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas pelayanan publik, ruang sosial, maupun sumber pendapatan daerah.

Selain menyoroti aset yang berada di luar Jakarta, DPRD juga terus mendorong percepatan penyelesaian penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari para pengembang.

Baca Juga :  Gunakan Aset Dinas Pendidikan Jakarta, Pemancingan Liar di Jagakarsa Ditertibkan

Hingga kini, masih terdapat sejumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban menyerahkan lahan kepada pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, DPRD DKI Jakarta telah membentuk Pansus yang bertugas mengawal proses penyerahan aset sekaligus memastikan seluruh aset daerah tercatat dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Saat ini, fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD meliputi penyelesaian penyerahan fasilitas sosial dan umum dari pengembang serta optimalisasi aset di luar kota,” tutur Syahroni.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...