Rabu, November 18, 2026

Pemkot Jaksel Bentuk Tim Survei Teknis Usulan Musrenbang, Begini Arahan Wali Kota Munjirin

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) membentuk tim survei teknis untuk meminimalisir kesalahan dalam usulan Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024.

Sebelum memulai tugasnya, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin memberikan pengarahan kepada tim survei teknis Musrenbang di kantornya.

Dalam pengarahanya, Munjirin mengingatkan seluruh tim teknis harus lebih tertib dan rapih dalam menyusun rencana yang diusulkan.

“Terutama mengecek kembali usulan dan berikan penjelasan dengan detail kepada masyarakat,” kata Munjirin, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga :  Rapat bersama KPU dan Bawaslu, Satpol PP Bahas Aturan Kampanye hingga Pemasangan Alat Peraga

“Jadi harus diperhatikan kepada seluruh tim teknis yakni, usulan mana yang sudah dikerjakan seluruhnya, mana yang sudah dikerjakan sebagian, dan mana usulan yang sudah berulangkali dan bertahun-tahun tapi belum dikerjakan,” sambungnya.

Usulan yang sudah dikerjakan, lanjut Munjirin, harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait atau ke instansi maupun stakeholder lainnya.

Kemudian, lanjut Munjirin, untuk persiapan Musrenbang tahun 2024, tim teknis diminta mempelajari pedoman yang diusulkan, khususnya terkait dengan usulan template rembuk RW.

Baca Juga :  Ormas Kembang Latar Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud, Ribuan Kader Siap Turun

“Saya minta jangan sampai muncul perdebatan di depan masyarakat yang membuat masyarakat bingung, karena ada penafsiran sendiri terkait template usulan Musrenbang, padahal sudah ada definisi operasionalnya di dalam panduan,” katanya.

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Selatan, Ahmad Saelani menuturkan, tahun ini ada penyusutan usulan Musrenbang dari tahun sebelumnya.

Baca Juga :  DPRD Puji Kinerja Wali Kota Jaksel, Salah Satunya Program Penanganan Anak Stunting

Pada tahun 2023 terdapat 2.600 usulan, namun pada tahun 2024 sebanyak 2.300 usulan yang masuk ke sistem infobank.

“Sesuai arahan Pak Walikota, sampaikan dan berikan penjelasan kepada masyarakat, meskipun sudah disurvei dan diukur belum bisa pasti akan direalisasikan, karena harus dikaji juga terkait dengan aset, syarat teknis, dan melihat hasil kesepakatan di Musrenbang maupun ketersediaan waktu dan anggaran,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...