Rabu, November 18, 2026

Pemprov DKI Buka Suara Soal Kisruh Penetapan Dewan Kota se-Jakarta

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta buka suara soal kisruh penetapan Dewan Kota se-Jakarta periode 2024-2029 yang dipermasalahkan sejumlah pihak.

Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Fredy Setiawan menyampaikan, penyelenggaraan pemilihan dan penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten 2024-2029 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan tersebut, diungkapkan Fredy, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggara Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

“Pemilihan Dewan Kota sudah dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur. Pemilihan dilakukan oleh panitia independen mulai dari tingkat kelurahan serta menggunakan parameter atau acuan yang jelas,” kata Fredy dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (8/1/2025).

Baca Juga :  Kerja Bakti di Waduk Lebak Bulus, Pemkot Jaksel Kerahkan 665 Personel Gabungan

Menurutnya, nama-nama anggota Dewan Kota juga telah sesuai dengan berita acara hasil seleksi calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) di tingkat kota/kabupaten administrasi.

“Selanjutnya hasil seleksi calon anggota Dewan Kota tersebut disampaikan oleh wali kota kepada Pj Gubernur,” katanya.

“Kemudian, nama-nama tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur kepada DPRD DKI Jakarta dan telah disetujui untuk dilakukan proses penetapan melalui surat tertanggal 13 Desember 2024,” sambungnya.

Baca Juga :  Kasus Bocah Mati Batang Otak di Bekasi, Ikadin Jaksel: Pihak RS Akan Penuhi Tuntutan

Dia menyebut pembentukan Dewan Kota bertujuan untuk membantu wali kota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten administrasi yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dewan Kota merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat kota/kabupaten administrasi.

Fredy menerangkan bahwa anggota Dewan Kota berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat kecamatan dan jumlahnya sama dengan jumlah kecamatan yang terdapat di kota/kabupaten adminsitrasi.

Pemilihan di tingkat kelurahan, kata Fredy, dilakukan oleh PPK melalui pemungutan suara untuk mendapatkan satu orang bakal calon anggota dengan perolehan jumlah suara terbanyak.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Pagi hingga Malam Hujan Ringan

“Kemudian di tingkat kota/kabupaten dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh PPDK,” tandasnya.

Diketahui, penetapan Dewan Kota/Kabupaten periode 2024-2029 akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh puluhan calon Dewan Kota yang gagal dilantik.

Mereka memperkarakan proses pemilihan karena dinilai tidak transparan.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga menilai ada kejanggalan dalam penetapan anggota Dewan Kota terpilih karena tidak melalui proses pendalaman di Komisi A.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...