Aliansi.co, Jakarta- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun.
Prasetyo menitipkan pesan agar anggaran yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif ini difokuskan untuk program prioritas.
“Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di Komisi-komisi,” ujar Prasetyo dalam rapat di DPRD DKI, dikutip Kamis (10/8/2023).
Dia juga meminta plafon sementara anggaran ini kembali diteliiti secara cermat saat pembahasan di komisi DPRD DKI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum persetujuan akhir dalam Rapimgad pada Sabtu (12/8/2023) mendatang.
“Pesan saya kepada seluruh anggota Banggar untuk teliti dan cermat mengamati seluruh usulan penganggaran,” pintanya.
Ia pun berpesan kepada Pemprov DKI agar usulan penganggaran difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Terutama program prioritas penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.
“Program ini harus diprioritaskan. Ini saya minta diperhatikan betul,” kata dia.
Terkait penanggulangan banjir yang selama ini menjadi momok menakutkan warga Jakarta setiap tahun, Pras meminta Pemprov segera mengambil tindakan yang tepat.
Salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
