Kolaborasi yang transparan dan berorientasi pelayanan publik dapat bermanfaat; sebaliknya, relasi yang menuntut loyalitas politik dan membungkam kritik berisiko merusak kepercayaan masyarakat.
Karena itu, ukuran independensi ulama bukanlah seberapa jauh ia menghindari ruang politik, melainkan apakah ia tetap mampu membedakan dan memperjuangkan kebenaran ketika berhadapan dengan penguasa yang dekat dengannya.
Begitu pula, kualitas umara tidak ditentukan oleh banyaknya tokoh agama yang berdiri di sampingnya, melainkan oleh kebijakan yang adil, penghormatan terhadap hak warga, dan kesediaan menerima koreksi.
Nasihat agama seharusnya memperluas tanggung jawab kekuasaan, bukan menghapus kewajiban penguasa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Ulama tidak harus menjadi lawan umara, dan umara tidak harus menjauh dari ulama. Keduanya dapat bertemu dalam agenda keadilan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan martabat manusia.
Namun, kedekatan itu harus memiliki jarak kritis.
Ulama perlu menjaga agar ilmu tidak berubah menjadi komoditas politik; umara perlu memastikan bahwa agama tidak diperalat sebagai stempel legitimasi.
Jika ulama hanya hadir untuk mengamini kekuasaan, siapa yang akan mengingatkan ketika kekuasaan menyimpang?
Dan jika penguasa hanya mencari restu, bukan nasihat, untuk siapa sesungguhnya kebijakan dibuat?
Republik membutuhkan ulama yang berani menasihati tanpa harus memusuhi, serta umara yang bersedia mendengar tanpa harus mengendalikan.
Sebab, kehormatan ulama tidak lahir dari kedekatannya dengan istana, dan legitimasi penguasa tidak cukup dibangun dari simbol-simbol agama.
Keduanya diuji oleh keberpihakan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
Ketika agama menjadi alat untuk melindungi kekuasaan dari kritik, yang hilang bukan hanya independensi ulama, melainkan juga ruang publik untuk menguji kekuasaan secara sehat.
Penulis: Lukman Hakim S.H., M.H.
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia