Aliansi.co, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home) selama dua hari yakni Selasa (16/4/2024) dan Rabu (17/4/2024).
Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, WFH diberikan secara selektif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Bagi pegawai ASN yang tugasnya dapat dikerjakan melalui media/aplikasi digital, selain sektor esensial seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, transportasi, utilitas dasar, dan sejenisnya, diberlakukan WFH pada 16-17 April 2024,” kata Maria dalam keterangan resminya dikutip Selasa (16/4/2024).
Namun, Maria menegaskan, bagi ASN yang menerapkan WFH wajib melaksanakan sejumlah aturan dengan membuat laporan secara online.
“Wajib melaporkan kehadiran atau presensi melalui absensi mobile,” ujarnya.
Selain itu, pegawai juga harus melaporkan capaian kinerja harian kepada atasan langsung melalui sistem informasi e-TPP (tambahan penghasilan pegawai).
“Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengawasan,” ujar Maria.
