Aliansi.co, Jakarta- Seluruh petugas penanganan bencana mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, diinstruksikan harus sudah berada atau bersiaga di lokasi rawan banjir ketika prakiraan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika) menginformasikan akan ada turun hujan.
Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
“Kita semua sudah mengetahui lokasi atau titik-titik rawan bencana di wilayah masing-masing. Jadi ketika ada prakiraan dari BMKG akan turun hujan, kita sudah bisa antisipasi di lapangan,” kata Munjirin kepada ratusan petugas bencana yang hadir dalam apel.
“Sehingga dampak dari bencana yang akan timbul bisa dikurangi secara maksimal dan penanggulangannya dilakukan lebih cepat,” sambungnya.
Dalam apel yang dihadiri sebanyak 652 personil gabungan tersebut, Munjirin mengatakan, permasalahan yang timbul akibat hujan baik genangan, pohon tumbang dan lainnya harus dilakukan secara kolaboratif, terpadu.
Ia juga meminta seluruh jajarannya agar terlibat aktif dan melakukan koordinasi dengan baik dalam menyiapkan sarana dan prasarananya.
“Saya minta camat dan lurah mengaktifkan posko penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan melaksanakan piket terpadu melibatkan unsur tiga pilar, ASN, PJLP, maupun stakeholder lainnya,” pintanya.
“Pemasalahan di wilayah harus berjalan cepat dan sistematis dan jangan menunggu komando. Kalau kita bisa tangani secara langsung laksanakan dengan cepat untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Munjirin juga memerintahkan secara khusus kepada lurah dan camat agar berkoordinasi dengan Suku Dinas Bina Marga dalam memantau dan mengamankan operasional pompa air yang ada di underpass.
“Cek kondisi pompanya, cek kabel-kabelnya jangan sampai ada yang putus. Pastikan pompa bisa beroperasi saat hujan turun,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, setelah apel dilaksanakan, Munjirin meninjau kesiapsiagaan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana oleh beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.