Aliansi.co, Jakarta-Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka terkait kasus korupsi Jiwasraya sebesar Rp16 triliun.
Tersangka baru yang ditetapkan adalah pembantu Menkeu Sri Mulyani bernama Isa Rachmatarwata alias IR.
IR yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, diduga terlibat dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selama periode 2008-2018.
Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, penetapan Isa sebagai tersangka bukan terkait kapasitasnya sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Namun, saat Isa menjabat Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) pada periode 2006-2012.
“Yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK 2006-2012,” kata Abdul Qohar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).
“Perbuatan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara periode 2008 sampai dengan 2018 sebesar Rp 16,8 triliun,” sambungnya.
Di balik kasus korupsi Jiawasraya, sosok Isa Rachmatarwata sudah tak asing di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata lahir di Jombang, 30 Desember 1966.
Isa Rachmatawarta bukan birokrat baru di Kementerian Keuangan.
Ia masuk Kementerian Keuangan usai setahun meraih gelar Sarjana Matematika dari ITB Bandung.
Karirnya di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di bidang pengawasan pensiun di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan pada tahun 1991.
Kemudian, ia mendapat beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.
Pada tahun 2004, Isa kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga tahun 2005.
Pada tahun 2006, ia diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).
Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2013 Isa diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Selama di BKF membuat Isa semakin cemerlang.
Pada November 2013, Isa dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.
Pada 3 Juli 2017, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada 12 Maret 2021, Isa dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara.
Peran dan tugasnya adalah membantu Menkeu Sri Mulyani dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.