Rabu, November 18, 2026

Puncak Diterjang Banjir, Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Perkebunan Teh

WIB

Aliansi.co, Bandung- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir di kawasan Puncak akibat meluapnya Sungai Jayanti di Kabupaten Bogor.

Dedi meminta alih fungsi lahan di kawasan Puncak harus dihentikan.

“Saya belum mengetahui secara pasti penyebab utama meluapnya Sungai Jayanti, namun hal ini perlu segera dikaji agar solusi yang tepat dapat diambil,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar, Senin (3/3/2025).

Dedi menegaskan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

Baca Juga :  Respon Polda Jabar soal Ancaman Pembunuhan dari Netizen terhadap Dedi Mulyadi

Dedy pun menyoroti alih fungsi ribuan hektar lahan perkebunan teh yang diduga menjadi penyebab banjir kawasan Puncak.

“Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari seribu hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan,” tegasnya.

Dedi menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PTPN dan Perhutani Jabar, untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang telah berubah.

Baca Juga :  Modus Perpanjang Kontrak Karyawan Ajak Mesum ke Hotel, Anggota DPR Kantongi 4 Nama Oknum Perusahaan di Cikarang

“Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sejak zaman kolonial, Belanda menanam teh di kawasan ini bukan hanya untuk produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan lahan,” katanya.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti bencana pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebanyak 92 kepala keluarga terdampak, dengan 55 rumah mengalami kerusakan berat serta dua sarana ibadah yang ikut terdampak.

Baca Juga :  Bule Foto Bugil di Pohon Sakral Masyarakat Bali, Niluh Djelantik Marah Besar dan Melapor Ke Imigrasi

Saat ini, 45 kepala keluarga mengungsi di kantor desa, sementara 43 lainnya memilih tinggal di rumah kerabat terdekat.

Untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang, ia mengusulkan perubahan desain hunian masyarakat dari rumah tembok ke rumah panggung, seperti yang diterapkan di kampung-kampung adat.

“Rumah panggung dengan konstruksi yang tepat dapat lebih adaptif terhadap kondisi tanah yang labil,” katanya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...