Rabu, November 18, 2026

Buntut Pembubaran Aksi Damai, Kepala Satpol PP Jakarta Dinilai Tak Cukup Minta Maaf

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Tindakan Satpol PP DKI Jakarta membubarkan warga yang tengah berkemah dalam aksi damai di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR-MPR RI, pada Rabu (9/4/2025) lalu, dinilai sebagai sikap arogansi.

Aksi anggota Satpol PP tersebut, diungkapkan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto, merupakan kesalahan fatal yang harus segera mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.

Sugiyanto menegaskan, DPRD melalui fungsi pengawasannya dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengusulkan pencopotan Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Baca Juga :  Ikuti Saran MUI, Pemkot Jaksel Belah Kepala Ikan Sapu-Sapu Sebelum Dikubur

“Langkah ini bukan sekadar reaktif, melainkan bentuk tanggung jawab politik DPRD dalam menjaga marwah demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara,” kata Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).

Sugiyanto menerangkan bahwa DPRD juga memiliki hak-hak konstitutional ketika terjadi tindakan yang melampaui kewenangan seperti yang dilakukan Satpol PP.

Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki DPRD ini, kata dia, wajib dijalankan secara maksimal dan proporsional ketika terjadi tindakan dari pihak eksekutif yang dinilai melampaui kewenangan.

Baca Juga :  WJS Peduli Ramadan, Jurnalis Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Terlebih aksi pembongkaran tenda kemah di depan Gedung DPR merupakan kesalahan fatal.

“Itu tenda warga yang tengah melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Sayangnya, aksi damai ini justru dibubarkan secara sepihak oleh aparat Satpol PP, yang berdalih bahwa keberadaan tenda di trotoar mengganggu ketertiban, estetika, serta menghambat pejalan kaki,” bebernya.

Memang, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka menyesalkan tindakan tersebut dan sudah menegur Kepala Satpol PP.

Baca Juga :  Berlaku Mulai Rabu Besok, ASN DKI Hanya Boleh Naik Angkutan Umum Kategori Ini

Begitu juga pimpinan Satpol PP DKI Jakarta telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis di masa depan.

Namun, kata Sugiyanto, permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghapus kesan bahwa Satpol PP telah bersikap arogan dan melampaui kewenangan.

“Pembubaran aksi ini mencerminkan upaya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...