Rabu, November 18, 2026

DPRD DKI Dorong Penertiban Gedung yang Tak Kantongi SKK dan SLF

WIB

Aliansi.co, Jakarta- DPRD DKI Jakarta mendorong adanya tindakan penertiban terhadap gedung yang tidak mengantongi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) dan Surat Layak Fungsi (SLF).

Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

“Untuk gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat harus menjadi perhatian serius dengan dilakukan pengawasan secara berkala dan penegakan aturan secara tegas,” ujar  Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (17/4/2025).

Baca Juga :  Sabet Juara Jakarta Selatan, Kader Posyandu Kelurahan Gunung Digenjot Hadapi Lomba Tingkat Provinsi 

Alia juga meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Prasja (Satpol PP) DKI Jakarta bersinergi mengawasi dan menindak tegas gedung-gedung yang tak memiliki SKK dan SLF.

Tujuannya, kata Alia, agar pemilik atau pengelola gedung lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kebakaran.

Langkah meminimalisasi potensi kebakaran juga bisa dilakukan dengan cara pengecekan kondisi bangunan secara berkala.

Selain itu, Alia meminta Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta agar menyosialisasikan kepada pengelola dan pekerja terkait gedung yang tak mengantongi SKK dan SLF.

Baca Juga :  Kadishub DKI Sebut Juru Parkir di Blok M Square Preman dan Sudah Ditangkap Polisi

Dengan demikian, pengelola dan pegawai di dalam gedung tersebut semakin meningkatkan kewaspadaan.

“Harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang beraktivitas di gedung tersebut,” kata Alia.

Kemudian, Alia menilai, pelatihan dan edukasi kepada pengelola gedung juga menjadi prioritas utama. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan prosedur keselamatan.

Baca Juga :  Dorong Percepatan Penurunan Stunting, Wali Kota Jaksel Keluarkan 7 Regulasi

Alia juga mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta agar menyediakan fasilitas berupa laporan secara berkala yang dapat diakses oleh publik.

Sehingga masyarakat bisa turut serta mengawasi setiap kondisi gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta.

“Komisi A meminta agar Dinas Gulkarmat dan Satpol PP agar lebih bersinergi untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara lebih tegas,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...