Aliansi.co, Jakarta- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono angkat bicara soal ajang Jakarta E-Prix atau Formula yang rencananya diadakan pada Juni 2023 mendatang.
Dia menegaskan, Pemprov DKI mempersilakan pelaksanaan Formula E dilakukan di Jakarta dengan skema business to business (B2B) antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E.
Keputusan itu, setelah Ikatan Motor Indonesia (IMI) beraudensi dengan Pj. Gubernur DKI Heru.
“Kami sebagai pemerintah daerah mempersilakan bisnis mereka tetap berjalan, sehingga kegiatan Formula E ini tetap bisa dilaksanakan di kota Jakarta dengan mekanisme B2B antara BUMD milik Pemprov DKI, yakni Jakpro dengan Formula E,” kata Joko di Balai Kota Jakarta, pada Senin (15/5/203).
Sebagai pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengurus Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mendukung kegiatan ini dengan memberikan izin penyelenggaraan Formula E dilakukan di area Jakarta.
Kegiatan balap mobil Formula E akan dilaksanakan pada Juni tahun ini di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.
Saat ini, Jakpro sedang melakukan berbagai persiapan dan penjualan tiketnya pun sudah dibuka sejak beberapa waktu lalu.
Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengaku pihaknta telah mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Formula E.
“Jakarta E-Prix 2023 akan segera dimulai pada 3-4 Juni mendatang. Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2023 ini dapat dipastikan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Sejak awal, dukungan itu berupa kerja sama bussines to bussines (B2B),” katanya dalam siaran pers di Jakarta pada Senin (15/5/2023).
Dia menjelaskan, perhelatan balapan mobil listrik tersebut membawa nama Jakarta dan Indonesia di mata dunia.
Syachrial menyebut, jika event berlangsung sukses maka adalah kesuksesan Jakarta untuk Indonesia.
Syachrial sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moral.
“Mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan dari BUMN maupun BUMD diberikan dalam bentuk kerjasama B2B,” ujarnya.
