Aliansi.co, Jakarta- Khawatir banyak perubahan, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan pimpinan komisi untuk mengawal pembahasan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.
Dia meminta komposisi anggaran program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat terakomodir dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2023.
“Hal-hal strategis yang tidak boleh berubah, yang pertama pelayan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian program strategis penanganan banjir, macet dan ketahanan pangan tidak boleh berubah,” ujarnya usai Paripurna Penyampaian Pidato Pj Gubernur mengenai Raperda tentang Perubahan APBD 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin(11/9/2023).
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pidatonya memastikan postur anggaran belanja akan dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.
“Kebijakan belanja pada perubahan APBD 2023 akan kami arahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program,” ungkapnya.
Selanjutnya Heru memaparkan sejumlah hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD di tahun anggaran 2023, antara lain mengenai perubahan pendapatan daerah yang berkurang 6,12% dari rencananya Rp74,38 triliun menjadi Rp69,83 triliun.
Kemudian, belanja daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 yang semula direncanakan sebesar Rp74,61 triliun, menurun sebesar 4,43% menjadi Rp71,31 triliun.
“Saya berharap penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Perda tentang Perubahan APBD 2023 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” tandasnya.
