Aliansi.co, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, dan jajaran terkait untuk membahas pencegahan korupsi di wilayah Jakarta.
Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK menyinggung sejumlah kasus korupsi lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang belum tuntas.
“Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan,” ujar Pramono kepada wartawan usai pertemuan dengan pimpinan KPK, dikutip Selasa (25/3/2025).
Pramono menegaskan bahwa sejumlah kasus korupsi tersebut terjadi pada era Gubernur Jakarta sebelumnya.
Pramono mengaku siap membantu KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi lama tersebut.
“Dan beberapa hal yang diingatkan, memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” ucapnya.
Namun, Pramono enggan mengungkap kasus korupsi apa saja yang akan dibongkar KPK.
“Ya kalau itu bersifat tertutup ya,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa, menambahkan bahwa salah satu sorotan pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut adalah perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta agar tidak kembali terjadi kasus korupsi.
“Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa,” ucap Cahya.
Selain itu, Cahya menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun.
“Kira-kira seperti itu dari pembinaan KPK tadi juga menyampaikan, termasuk juga optimalisasi pendapatan daerah untuk terus ditingkatkan, sekaligus juga untuk efisiensi dari anggaran DKI yang sudah sangat besar ini,” katanya.