Aliansi.co, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap total kerugian akibat kericuhan dalam beberapa aksi demo yang terjadi belakangan ini di Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikannya di depan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, usai rapat membahas kondisi terkini Jakarta di Balai Kota, Senin (1/9/2025).
“Kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta ada kerusakan infrastruktur sebesar Rp3,3 miliar. TransJakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar, Bank Jakarta sebesar Rp714 juta, sehingga total kerusakan ada Rp51 miliar,” ungkap Pramono.
Pramono juga menjelaskan secara rinci dampak kerusakan fisik dari aksi unjuk rasa yang terjadi.
Tercatat sebanyak 32 halte TransJakarta mengalami kerusakan, termasuk 4 halte rusak berat, 5 halte rusak sedang, dan 22 halte rusak ringan.
Selain itu, satu pintu tol juga terdampak akibat aksi massa.
“Seluruh halte yang dirusak tersebut telah dilakukan pembersihan mulai Sabtu (30/8) dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang maupun berat bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September,” jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, telah menetapkan kebijakan transportasi gratis untuk MRT Jakarta dan TransJakarta mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Ia menegaskan, seluruh rute layanan di 14 koridor TransJakarta sudah kembali beroperasi normal sejak Senin pagi.
“Mulai 1 September 2025 pukul 05.00 WIB, seluruh rute layanan TransJakarta di 14 koridor sudah berjalan dengan normal,” ujarnya.
“Selain itu, kita harus memberikan subsidi transportasi gratis kurang lebih Rp18 miliar sampai seminggu ini,” tambahnya.
Pramono juga memastikan kondisi pasokan pangan tetap aman meskipun terjadi gangguan dalam beberapa hari terakhir.
Di sektor pendidikan, kata dia, sebanyak 2.829 sekolah menerapkan pembelajaran daring, 2.349 sekolah masih menyelenggarakan pembelajaran luring, dan 346 sekolah menggunakan metode hybrid.
“Semua kebijakan pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan situasi keamanan di lapangan,” katanya.