Aliansi.co, Jakarta- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti layanan TransJakarta yang dinilai masih belum merata, meski capaian jangkauannya terus meningkat hingga mencakup sebagian besar wilayah Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan Khoirudin usai menghadiri perayaan hari jadi ke-12 PT TransJakarta di Halte TransJakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).
Menurut dia, masih terdapat sejumlah wilayah permukiman yang belum terlayani, khususnya oleh moda MikroTrans.
“Masih ada bolong-bolong wilayah Jakarta yang belum tersentuh layanan TransJakarta, ini MikroTrans. Masih banyak trayek masuk ke lingkungan yang belum dibuka,” ujar Khoirudin, dikutip Sabtu (28/3/2026).
Meski demikian, Khoirudin tetap mengapresiasi kinerja TransJakarta yang dinilai telah memaksimalkan pelayanan transportasi publik.
Saat ini, jangkauan layanan disebut telah mencapai 92 persen wilayah Jakarta.
“TransJakarta sebagai layanan bus untuk warga Jakarta kini telah menjangkau hingga 92 persen wilayah. Saya apresiasi karena dari sisi sarana dan infrastruktur, secara global sudah berada di peringkat ke-17,” katanya.
Politisi PKS ini juga menilai dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui subsidi transportasi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Ia menyebut alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun untuk TransJakarta merupakan langkah tepat dalam meringankan beban ekonomi warga.
“DPRD melalui fungsi anggaran tidak merasa dirugikan dengan pemberian PSO Rp4,8 triliun. Sebab, setiap Rp1 triliun memberikan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun,” ungkapnya.
Menurut dia, dana tersebut pada dasarnya merupakan pengembalian pajak masyarakat kepada Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu, warga berhak memperoleh layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas.
Khoirudin menambahkan, capaian TransJakarta tidak lepas dari fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya serta kinerja jajaran manajemen saat ini.
“Saya pikir Rp4,8 triliun bukan angka yang terlalu besar, mengingat masyarakat telah membayar pajak hingga Rp55 triliun. Dana itu kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan biaya transportasi,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong agar perluasan trayek, khususnya MikroTrans, segera direalisasikan guna mewujudkan pemerataan layanan transportasi publik.
“Angkutan umum adalah hak masyarakat,” pungkas Khoirudin.