Aliansi.co, Jakarta- Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Alia Noorayu menyoroti banyaknya pejabat fungsional merangkap jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Karena itu, dia mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera mengisi jabatan fungsional dan struktural yang dijabat oleh Plt tersebut.
“Sejauh ini masih banyak jabatan fungsional dan struktural yang rangkap jabatan atau diisi dengan pelaksana tugas (Plt). Hal ini menyebabkan hasil kerja yang tidak efektif dan efisien,” kata Alia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, pada Pasal 5 di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dijelaskan bahwa penugasan pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling lama tiga bulan.
“Kita akan koordinasi lebih lanjut dipastikan dengan adanya tahun baru ini harus serius mengisi kekosongan jabatan agar kerjanya lebih efektif dan efisien. Dan juga anggaran kita bisa dipakai secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta BKD untuk segera mendefinitifkan jabatan fungsional dan struktural di lingkungan Pemprov yang sudah berjalan lebih dari enam bulan.
Pasalnya, bila rangkap jabatan dapat berpotensi terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.
“Karena merangkap jabatan itu di mana pun itu nggak efektif dan efisien, pasti fokusnya terbagi. Jadi satu pekerjaan satu orang sesuai dengan tupoksi dan keahliannya,” tambah dia.
Ia menambahkan, camat dan lurah yang masih banyak merangkap jabatan.
Tentu hal itu dapat memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah saya sampaikan ke walikota juga agar dijadikan atensi. Karena apa yang ditemukan di lapangan kalau tingkat camat dan lurah itu rangkap jabatan itu benar-benar nggak efektif untuk pelayanan warga,” jelas Alia.
