Dia menegaskan, bahwa secara hukum debt colector hanya memiliki wewenang untuk melakukan penagihan uang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kendaraan secara paksa
“Jika terjadi kredit macet, pihak leasing wajib melapor ke polisi yang ditunjuk dalam undang-undang fidusia. Yang boleh menarik itu pengadilan, harus sesuai keputusan pengadilan. Leasing tidak boleh memberikan surat kuasa penarikan, leasing hanya boleh menagih,” beber perwira menengah yang akrab Kombes Jonro ini.
Saat dihadirkan dalam jumpa pers, salah satu tersangka bernama Tomsir Benediktus Gultom alias TBG mengaku aksinya di Semarang atas permintaan seorang debt collector kawakan.
Ia mengungkapkan upah yang diterimanya berkisar 20-30 juta per orang.
” Saya dapat Rp 20 sampai 30 juta per bulan,” kata dia.
Atas adanya aksi perampasan dan intimidasi yang sering dilakukan oknum debt collector, Kombes Jonro meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
”Kami meminta masyarakat berani melapor, masih sering didapati, warga tidak berani melaporkan bila mereka menjadi korban intimidasi maupun pengambilan paksa,” himbaunya
Atas perbuatannya, kata dia, para tersangka dijerat pasal KUHP berlapis, yaitu pasal 365, pasal 368, pasal 55 serta pasal 66 dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara
Sementara Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan pemberantasan premanisme menjadi salah satu prioritas Polda Jateng.
Pihaknya akan melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi para pelaku premanisme yang melakukan intimidasi maupun perampasan di masyarakat
”Bagi para pelaku yang masih buron, akan terus kami buru. Anda bisa melarikan diri, tapi anda tidak bisa sembunyi,” tandasnya.
