Rabu, November 18, 2026

Kasus Suap Buka Blokir HGB, Summarecon Dekati Orang Kepercayaan Nusron Wahid

WIB

Aliansi.co, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap awal mula dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kasus tersebut bermula ketika pihak Summarecon berupaya menyelesaikan persoalan tanah yang dikelolanya di Kabupaten Bogor.

Dalam proses tersebut, pihak Summarecon disebut mendekati ERW yang diduga merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ERW didekati agar membantu membuka komunikasi dengan SON, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

“Jadi, YA dan LEV ini mendekati ERW yang merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN, agar dibantu berkomunikasi dengan SON,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9/2026).

Baca Juga :  Legislator Dorong Pengusutan Dugaan Pelanggaran HAM di Pulau Rempang

Menurut Budi, upaya tersebut dilakukan lantaran SON disebut tidak bersedia mengambil tindakan terkait persoalan pertanahan tersebut tanpa adanya arahan dari atasannya.

“Sebab, diketahui sebelumnya bahwa SON tidak mau menurut kecuali mendapat arahan dari atasannya,” ujarnya.

Persoalan yang diurus berkaitan dengan pengajuan perpanjangan HGB, pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), serta pembukaan blokir SHGB atas tanah yang dikelola pihak Summarecon di Kabupaten Bogor.

Baca Juga :  Kepala BPN Tangerang Turut Diamankan KPK Terkait Dugaan Suap HGB di Bogor

Budi menjelaskan, sebagian tanah tersebut sebelumnya bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris.

“Dimana sebagian dari tanah tersebut bermasalah atau sengketa dengan beberapa pemilik atau ahli waris sebelumnya,” katanya.

Sejumlah ahli waris kemudian diduga mengajukan blokir terhadap SHGB milik Summarecon.

Mereka juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan pihak tergugat antara lain Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor.

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, komunikasi antara pihak Summarecon dan ERW kemudian berlanjut.

Dari komunikasi itu, muncul permintaan sejumlah uang untuk pengurusan pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat.

Baca Juga :  Kemenag Kirim 21 Perusahaan Katering Siapkan Makanan Jemaah Haji di Madinah

“Dari komunikasi antara YA dan LEV, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, SON melalui ERW meminta fee dengan kode ‘dua’ yang diduga sejumlah Rp2 miliar,” ungkap Budi.

Namun, pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi pemberian sebesar Rp1,5 miliar.

KPK menduga hal itu karena masih ada pihak lain yang akan mendapatkan bagian dalam pengurusan tersebut.

“Namun pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan ‘fee broker’ dari pengurusan tersebut,” ujar Budi.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...